Lembar daftar afiliasi pilihan aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Sukoharjo pada Pemilu beredar di sosial media. Namun Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo menegaskan jika tegas daftar tersebut hoaks dan memastikan ASN di Sukoharjo netral.
Dalam unggahan akun @PartaiSocmed pada Kamis (16/11/2023) menyertakan tangkap layar daftar nama pegawai, alamat, hingga perolehan suara. Dari tangkap layar tersebut tercantum nama-nama diduga pegawai SDN Krajan 01 Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo.
Saat dimintai konfirmasi atas unggahan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo Heru Indarjo mengatakan dengan tegas jika informasi tersebut tidak benar.
“Itu hoaks, yang jelas itu bukan dari kita, itu sosmed bisa saja orang iseng,” kata Heru seperti dikutip Inilahjateng, Jumat (17/11/2023).
Heru memastikan ASN di Sukoharjo netral. Dia pun meminta kepada masyarakat agar tidak percaya dengan informasi seperti itu.
“Kami tidak ada instruksi pemetaan seperti itu. Kami tegas, tidak ada instruksi apapun tentang Pilpres dan Pileg, kami netral,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sukoharjo Rochmad Basuki mengatakan unggahan tersebut menjadi informasi awal bagi Bawaslu untuk melakukan penelusuran dan investigasi sesuai dengan kewenangan Bawaslu.
“Yang pasti kami akan melakukan penelusuran di lapangan, sesuai dengan kewenangan yang kami punya,” tandas Rochmad.
Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Menangkan Ganjar di Pilpres
Sebelumnya, dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso teruangkap adanya pakta integritas pejabat tersebut. Dalam pakta integritas itu Pj Bupati Sorong berkomitmen akan memenangkan calon presiden (capres) Ganjar Pranowo di Kabupaten Sorong saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Dalam salinan pakta integritas yang diterima Inilah.com, Senin (13/11/2023) malam, tertera tanda tangan Yan Piet Mosso dan Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah (Kabinda) Papua Barat, Brigjen TNI TSP. Silaban pada Agustus 2023. Terdapat beberapa poin kesepakatan dalam pakta integritas tersebut.
Poin pertama, mendukung dan melaksanakan penuh keberhasilan program Pemerintah Pusat di Wilayah Kabupaten Sorong. Kedua, tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Ketiga, menolak sepenuhnya segala kegiatan yang bersifat separatisme serta aktivitas pergerakan Papua Merdeka di wilayah.
Kemudian yang bikin heboh, poin keempat. Isinya, siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, minimal sebesar 60 persen+1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong.
