News
-
Magnet Capres PDIP, Puan-Ganjar Dibenturkan?
Politisi PDIP Mochtar Muhammad menduga ada upaya pihak tertentu yang membenturkan Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Pasalnya keduanya adalah aset…
Selengkapnya » -
Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021 Bagian dari Ekstremitas Demokrasi
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menilai Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 yang diketahui sebagai produk dari Menteri Pendidikan,…
Selengkapnya » -
Pede Usung Capres Sendiri, PKS Mulai Panaskan Mesin Politik
Optimistis berjaya di Pemilu 2024, DPW PKS DKI Jakarta mulai menggarap konstituen dengan meluncurkan program Sekolah Cinta Indonesia (SCI). Ratusan…
Selengkapnya » -
Kritik Jokowi Soal Banjir Sintang, Fadli Zon Kena Semprit Prabowo
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menegur Fadli Zon usai mengkritik Presiden Jokowi soal banjir di Sintang, Kalimantan Barat. Teguran…
Selengkapnya » -
Ketum PP Muhammadiyah Soroti Gunjingan Kematian Demokrasi di Tangan Sipil
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan ada beberapa isu besar yang muncul di tengah perjalan Bangsa Indonesia saat ini.…
Selengkapnya » -
Ketua KPK: Ada ‘Orang Besar’ Ingin Pisahkan Brimob dengan Penyidik
Ketua KPK Firli Bahuri menyebut salah satu rintangan penyidiknya saat melakukan tugas lapangan adalah mendapat ancaman. Oleh karena itu, pengawalan…
Selengkapnya » -
Peretas Masuki Sistem E-mail FBI, Kirim Puluhan Ribu Pesan
Peretas memasuki sistem e-mail milik Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI) pada Sabtu (13/11/2021) dan mengirim puluhan ribu pesan peringatan…
Selengkapnya » -
Pengadilan Militer Myanmar Jatuhkan Vonis 11 Tahun Penjara kepada Wartawan AS
Pengadilan militer Myanmar telah menjatuhkan vonis hukuman 11 tahun penjara terhadap wartawan AS Danny Fenster. Mengutip BBC News, Fenster dinyatakan…
Selengkapnya » -
Putra Muammar Khadafi Maju Jadi Capres Libya
Putra mantan pemimpin Libya mendiang Muammar Khadafi, Saif al-Islam Khadafi, mendaftarkan diri sebagai calon presiden untuk pemilihan umum 24 Desember…
Selengkapnya » -
Syarat Kepentingan, RUU BPK Sebaiknya Ditunda
Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah mendesak DPR RI menunda terlebih dahulu pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan…
Selengkapnya »