Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengaku bahwa dirinya sudah memikirkan soal masalah kedaulatan pangan sejak bertahun-tahun yang lalu. Menurutnya, isu yang sudah lama diperhatikan oleh ayahnya sekaligus Presiden pertama RI, Ir. Soekarno.
“Saya bisa mengerti sekarang, seperti saya mengenal petani hebat dan peneliti,” kata Megawati dalam pidatonya di Rakernas IV PDIP, JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (29/9/2023).
Megawati menjelaskan bahwa PDIP sejatinya telah merancang ulang untuk desain masa depan pembangunan pangan melalui berbagai Focus Group Discussion (FGD) sebelum acara ini berlangsung.
Menurutnya, kebijakan pangan menjadi hal pertama yang harus diperhatikan dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara mandiri dan berdaulat dalam bidang pangan.
“Keanekaragaman flora dan fauna, baik di darat maupun di laut, yang begitu beragam dan melimpah, maka kebijakan pangan nasional harus mengakar,” jelas Megawati.
Sebagai Ketua Dewan Pengarah Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Megawati pun percaya diri bahwa tujuan tersebut dapat terwujud. Hal ini dikarenakan selama enam bulan terakhir pihaknya, BRIN, sudah mulai mendata flora dan fauna.
Secara khusus, tumbuhan yang sekarang sudah mulai terdata oleh pihaknya berjumlah dua juta dan masih akan terus bertambah. Oleh karena itu, Megawati mengatakan kepada seluruh kader yang hadir untuk percaya diri akan perkembangan isu pangan di Indonesia yang semakin membaik.
“Tanpa ragu sedikitpun PDIP menyatakan pangan bisa menjadi lambang supremasi kepemimpinan Indonesia bagi dunia,” ujarnya.
Kepercayaan dirinya ini diakui bukan sebagai kesombongan, melainkan sesuatu yang sudah ia perhitungkan jauh hari sebelum acara ini berlangsung. Megawati pun meyakini bahwa dengan kontribusi BRIN dalam melakukan berbagai penelitian mengenai hal ini.
“Jadi terbayangkan tidak kalau ada yang ragu kita tidak bisa berdiri di atas kaki sendiri,” ungkapnya.
Selain itu, ia juga menyoroti desain politik ekonomi pangan yang mampu menempatkan petani dan nelayan sebagai pusat kebijakan. Hal ini diyakini dapat membangun sebuah keyakinan dan, tentunya, fokus bagi masyarakat.
“Bahwa melalui campur tangan negara petani dan nelayan bisa menjadi tuan di negerinya sendiri,” ujarnya.
