Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meyakini bahwa Indonesia akan menjadi negara maju pada 2045 dengan menguasai pasar dunia. Untuk itu, Indonesia harus meningkatkan produktivitas dan efisiensi, serta meningkatkan kemudahan dalam melakukan ekspor ke pasar global.
Hal tersebut disampaikan Mendag Zulhas saat membuka Rapat Koordinasi Kemendag dengan 97 Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) di Semarang, Jawa Tengah, pada Selasa, (26/9/2023).
Turut hadir pada acara ini Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana. Hadir mendampingi Mendag Zulkifli Hasan yaitu Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Budi Santoso dan Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Hubungan Antar Lembaga Fajarini Puntodewi.
“Kalau ingin menjadi negara maju, kita harus efisien dan produktif serta meningkatkan kemudahan ekspor. Tidak boleh ada hambatan. Prinsipnya ekspor dipercepat, dipermudah, dan devisa akan bertambah,” tegas Mendag Zulhas.
Ia pun mengajak pelaku ekspor untuk memanfaatkan dan memahami persetujuan dagang yang telah disepakati dengan negara mitra. Sebelumnya, Kementerian Perdagangan telah membuka ‘toll way’ perjanjian perdagangan dengan beberapa negara mitra.
“Kita sudah menyelesaikan beberapa perjanjian sebagai ‘toll way’. Misalnya perjanjian ASEAN yang sudah diratifikasi oleh DPR yaitu Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Nantinya, di seluruh pabean di negara mitra ASEAN akan memakai sistem elektronik. Oleh karena itu, kita harus bisa mengikuti zaman dan harus efisien,” jelas Mendag Zulhas.
Menteri yang juga Ketua Umum PAN itu menambahkan, Indonesia mempunyai berbagai kelebihan untuk menjadi negara maju, salah satunya bonus demografi. Untuk itu, kelebihan ini harus bisa dimaksimalkan.
“Kita mempunyai segalanya untuk menjadi negara maju. Indonesia diproyeksikan bisa menjadi negara paling kuat nomor 5 di dunia. Kuncinya adalah pelaku ekspor sebagai pahlawan devisa. Untuk itu, ekspor harus terus ditingkatkan,” imbuh Mendag Zulhas.
Selain membuka rakor, Mendag Zulkifli Hasan juga memberikan penghargaan kepada empat IPSKA. Penghargaan tersebut diserahkan kepada IPSKA Provinsi Jawa Timur untuk kategori kinerja penerbitan, IPSKA Provinsi Maluku untuk kategori tertib administrasi penerbitan SKA, IPSKA Kota Bontang untuk kategori pelayanan SKA, serta IPSKA Provinsi Jawa Tengah untuk kategori kepatuhan penerbitan SKA.
Sementara dalam laporannya, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Budi Santoso menyampaikan, rakor merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan semangat akselerasi peningkatan ekspor. Kegiatan ini mengambil tema ‘Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Pejabat dan Operator IPSKA Dalam Memaksimalkan Pelayanan Penerbitan SKA’.
Rakor bertujuan untuk menjadi media koordinasi dan evaluasi pelayanan penerbitan SKA pada IPSKA di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Kegiatan ini diikuti 300 orang peserta yang terdiri atas seluruh pejabat penandatangan dan operator SKA pada IPSKA; pelaku ekspor dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Jawa Tengah; serta perwakilan instansi terkait, baik Pemerintah Pusat dan Daerah.
“Diharapkan melalui rakor ini seluruh peserta dapat memperoleh informasi tentang perkembangan dan pemanfaatan SKA sebagai salah satu dokumen penyerta untuk mendapatkan preferensi atau keringanan bea masuk di negara tujuan ekspor,” tambah Budi.
Pada periode Januari-Juli 2023, tercatat sebanyak 83,06 persen dari seluruh eksportir telah memanfaatkan dokumen keterangan asal. Pada periode ini, telah diterbitkan sebanyak 526.618 lembar SKA dan 81.344 lembar Deklarasi Asal Barang (DAB).
