Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah (Jateng) akan melakukan penelurusan usai munculnya foto Penjabat (Pj) Gubernur Jateng, Nana Sudjana yang menyambut calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto.
“Bawaslu Provinsi Jateng akan melakukan penelusuran bersama dengan Bawaslu Kota Semarang,” ujar Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jateng, Achmad Husain seperti dikutip Inilahjateng, Jumat (22/12/2023).
Husain menjelaskan, pihaknya belum bisa memastikan apakah ada pelanggaran dalam peristiwa itu. Menurutnya, Bawaslu akan melakukan beberapa pemeriksaan dan kajian dalam kasus tersebut.
“Adanya pelanggaran atau tidak bisa diketahui setelah dilakukan berbagai proses dalam penanganan kasus tersebut,” kata Husain.
Untuk diketahui, ramai di media sosial unggahan foto Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana menyambut calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto bersama tim kampanye nasional (TKN) Prabowo-Gibran di Kota Semarang.
Salah satu akun yang menggugah foto tersebut yakni akun X @Opposite6888. Dalam foto itu terlihat Nana mengenakan kaca mata hitam sedang berdiri. Prabowo yang mengenakan topi memunggungi kamera.
Nana sudah merespons soal unggah itu. Ia mengatakan, peristiwa itu merupakan momen biasa antara pejabat daerah dengan pejabat pusat. Menurutnya, sebagai pejabat daerah sudah sewajarnya ia menjemput Prabowo yang juga Menteri Pertahanan (Menhan).
“Menjemput ya, menjemput dan menerima dengan baik, jadi seluruh menteri atau pemerintahan pusat, dalam hal ini apakah kementerian atau lembaga, kami ketika ada kesempatan untuk menjemput, kami lakukan penjemputan itu. Kami itu suatu keharusan bagi kita sebagai pejabat di daerah, tentunya memberi penjemputan itu lumrah, hal yang biasa itu,” ujar Nana usai acara Anugerah Keterbukaan Publik di Hotel Patra Semarang, Kamis (21/12/2023) malam.
Peristiwa itu terjadi pada Sabtu 9 Desember 2023 lalu. Diketahui, saat itu, Prabowo memang menghadiri HUT PSI di Stadion Jatidiri Semarang sebagai capres yang diusung PSI.
“Kemudian hal yang saya sampaikan: penjabat gubernur, penjabat walikota, penjabat bupati ini adalah kepala daerah, ya memang kita harus netral, tapi dalam hal kedinasan itu hal yang wajar ketika kita menjemput pimpinan kita, menteri, apakah ketua MPR, ketua DPR, itu atasan kami, itu suatu hal yang wajar untuk kami jemput,” kata Nana.
