Kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) yang menyeret nama eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) menambah daftar panjang menteri-menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tersandung perkara rasuah.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai, fenomena ini membuktikan bahwa eks Wali Kota Solo itu lemah dalam pengawasan internal terhadap para pembantunya.
“Bisa secara begitu ya melihatnya, bahwa pengawasan di internal Pak Jokowi ini enggak terlalu kuat sehingga begitu mudah orang terjerat kasus korupsi,” kata Ray kepada awak media di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Jumat (6/10/2023).
Menurutnya, Jokowi telah memecahkan rekor. Karena di dua periode kepemimpinannya cukup banyak menteri yang terkena korupsi. “Saya kira untuk kali pertama dalam sejarah kepemimpinan nasional di mana anggota kabinetnya banyak sekali yang masuk penjara, apalagi kalau dihitung periode pertama,” tutur dia.
Ia juga mengkritisi lambannya langkah antisipasi Jokowi terhadap para pembantunya. Terkesan bahwa eks Gubernur DKI Jakarta itu membiarkan bawahannya bertindak semaunya, baru ditindak bila sudah terjerat kasus korupsi.
“Kalau diliat polanya ini ada sektor-sektor di mana publik itu dikorupsi, kayaknya pak Jokowi enggak bisa kompromi sehigga dengan begitu dia membiarkan saja, kalo (benar korupsi) kemudian ditangani,” tutur Ray.
Diketahui, baru-baru ini muncul kabar yang menyebut SYLmenjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kementan yang proses hukumnya digarap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hingga ia memutuskan mundur dari jabatan Mentan.
Bukan hanya SYL, nama Menteri Pemuda dan Olehraga (Menpora) Dito Ariotedjo juga sempat disebut-sebut menerima uang suap untuk perintangan penyidikan, dalam sidang pemeriksaan saksi korupsi BTS 4G Kominfo.
Selain Dito dan SYL yang diperiksa terkait dugaan korupsi, menteri-menteri lain era Jokowi telah lebih dulu ditahan atau menjalani vonis bui. Mereka yakni eks Menkominfo Johnny G Plate, eks Menpora Imam Nahrawi, eks Menteri Sosial Idrus Marham, eks Menteri Sosial Juliari Batubara, dan eks Menteri KKP Edhy Prabowo.
