Ketua DPP PDIP Said Abdullah membantah keras soal rumor yang menyebut adanya kontrak politik yang memberikan kewenangan bagi partai banteng moncong putih, dalam menentukan menteri apabila Ganjar Pranowo terpilih jadi presiden.
Said memastikan, satu-satuya kontrak politik antara Ganjar dengan PDIP adalah menjalankan cita-cita perjuangan partai, yakni menyejahterakan rakyat. “Saya pastikan 1.000 persen tidak ada kontrak politik jika Pak Ganjar Pranowo menjadi presiden,” kata Said Abdullah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (13/6/2023).
Menurutnya rumor tersebut sengaja diembuskan untuk mengerdilkan Ganjar. Hal ini ia nilai sudah termasuk sebagai kampanye hitam. “Manuver-manuver seperti itu berniat jahat, merusak citra diri Pak Ganjar seolah-olah beliau hanya boneka,” ucapnya.
“Mereka yang beropini kursi kabinet akan ditentukan oleh PDIP bila Ganjar Pranowo menjadi presiden adalah brutus. Seolah olah memberikan dukungan ke Ganjar Pranowo, tapi terus merusak hubungan Pak Ganjar dengan PDIP dengan membangun fitnah,” kata Said.
Said menyatakan, Ganjar sedari dulu adalah kader tulen PDIP. Sejak jadi mahasiswa, kata Said, Ganjar sudah gabung dengan PDI kubu Megawati sebelum akhirnya berubah nama jadi PDIP. Menurut dia, darah ideologis PDIP sudah mengalir di dalam diri Ganjar. “Dan beliau sangat paham tentang arah dan perjuangan PDIP,” kata Said
Sebelumnya pada Minggu (11/6/2023), kader PSI Ade Armando melalui akun Twitter bernama pengguna adearmando61 menulis, “Saya dapat kabar, Ganjar sudah meneken kontrak dengan PDIP bahwa kalau dia jadi presiden, penentuan orang-orang yang jadi menteri dan menempati posisi strategis akan ditentukan oleh PDIP,” cuit dia
Akan tetapi pada Selasa (13/6/2023), Ade Armando mengklarifikasi cuitan sebelumnya dengan menyatakan, “Ganjar Pranowo sudah mengklarifikasi bahwa kalau nanti dia jadi presiden, yang akan menentukan siapa anggota kabinetnya ya dia sendiri. Bukan partai!,” tulisnya.
