Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pihaknya masih belum menentukan sikap pasti terkait PT Freeport Indonesia (Freeport/PTFI) yang mengajukan perpanjangan kontrak yang berakhir 2041.
Pada April 2023 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengungkapkan bahwa Freeport sudah melakukan pengajuan Izin Usaha Pertambangan Khusus atau IUPK. Di mana untuk saat ini, IUPK-nya memiliki masa perpanjangan masa operasi yang berakhir di tahun 2041.
Jika pemerintah memberikan lampu hijau perpanjangan tersebut maka Freeport masih bisa melanjutkan operasinya hingga tahun 2061. Namun Bahlil mengungkapkan bahwa pemerintah masih belum membahas hal tersebut lebih lanjut. “Nanti kita lihat, kita lagi dalam tim pembahasan kajian,” ungkap Bahlil, dikutip Sabtu (10/6/2023).
Bahlil melanjutkan, dirinya terakhir bertemu dengan Freeport sekitar dua bulan lalu dan disinyalir membahas mengenai perpanjangan IUPK. Walau begitu, ia tidak bisa memberikan kepastian kapan pertemuan lanjutan dengan Freeport kembali digelar. Namun potensinya bisa saja terjadi pada 19 Juni 2023.
“Tanggal 19-20, saya akan ke Amerika untuk melakukan beberapa pertemuan bisnis dengan investor dan Pemerintah Amerika, termasuk di dalamnya terkait investasi. Jadi nanti mungkin, belum direncanakan tapi tidak menutup kemungkinan (bertemu Freeport-red),” tambah Bahlil.
Jika perpanjangan izin ini diberikan lampu hijau, maka pemerintah harus menyiapkan aturan-aturannya. Dengan pertimbangan utamanya adalah bagaimana perpanjangan tersebut, memberikan tambahan pendapatan serta manfaat bagi Pemerintah RI.
