Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (bacapres KPP) Anies Baswedan mengatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam membangun ekosistem seni budaya di Indonesia.
Hal itu disampaikannya dalam acara Merajut Persatuan yang bertajuk Anies Baswedan Bicara Kebudayaan: Tentang Kini dan Nanti di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Kamis (24/8/2023).
Menurutnya, kegiatan kesenian dan kebudayaan harus dipandang sebagai aktivitas investasi karena manfaatnya akan didapat dalam jangka panjang. “Memberikan insentifnya, kita harus memberikan perhatian dan beri ruang yang cukup supaya aktivitas itu berjalan dan orang-orangnya adalah orang yang paham kebudayaan,” ujar Anies.
Ia mengaku pernah memberikan ruang dan kebebasan berekspresi kepada para seniman di Indonesia pada periode dirinya menjabat sebagai Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI.
“Kami memberikan scope of work, melakukan studi komparasi dengan beberapa kedutaan yang memiliki kementerian kebudayaan, Asia Selatan, Eropa, Amerika Latin,” katanya.
Selain itu, tambah dia, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kebudayaan tidak tepat jika diisi oleh ASN karena kegiatan budaya memerlukan ruang imajinasi untuk berdialog dengan budayawan. Sedangkan ASN bekerja sesuai regulasi.
“Dirjen Kebudayaan Hilman Farid menjadi pejabat eselon I pertama di Indonesia yang berasal dari kalangan non ASN saat saya masih menjabat sebagai Mendikbud,” tuturnya menambahkan.
Bahkan, eks Gubernur DKI Jakarta ini juga mengaku sempat menyusun RUU kebudayaan namun ditengah-tengah proses persiapan, dirinya diberhentikan dari jabatan sebagai Mendikbud.
“Saya tidak melihat dari dekat proses tanda tangannya, tapi saya terlibat dalam penyusunannya. Kami berpandang kegiatan kebudayaan harus dijadikan kegiatan yang terpisah dengan kegiatan lain,” tutur dia.
Syahidan
