Untuk mewujudkan Rasio Elektrifikasi (RE) mencapai 100 persen, maka Direktur Jenderal Ketenagalistrikan KESDM, Jisman P. Hutajulu mengungkapkan perlu anggaran Rp22,08 triliun tahun ini hingga 2025.
Pada akhir 2023, realisasi RE mencapai 99,78 persen. Sedangkan rasio desa berlistrik (RD) sebesar 99,83 persen. Pemenuhan RE dan RD terus diupayakan oleh pemerintah untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Jisman mengakui untuk mencapai RE 100 persen bukan masalah mudah, selain berada di remote area, anggarannya juga tidak sedikit.
“Kami sudah hitung bersama PLN, kita sudah konsinyering tiga hari tiga malam untuk menghitung berapa sih kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan 100 persen RE dalam dua tahun ke depan, sampai 2025 ada Rp22,08 triliun,” ujar Jisman yang dikutip dalam siaran pers, Jumat (19/1/2024).
Dari kebutuhan anggaran Rp22 triliun tersebut, tuturnya, akan difokuskan menjadi tiga hal, yaitu dengan perluasan jaringan yang mencapai porsi 55,59 persen. Kemudian pembangunan pembangkit komunal dengan porsi 44,33 persen.
Pada umumnya menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) ditambah baterai dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sebesar 1,3 MW di 20 lokasi.
“Kita akan lakukan perluasan jaringan nanti, tapi jika jaringan PLN masih jauh kita nanti upayakan menggunakan energi setempat pembangkit komunal untuk memperkuat menggunakan baterai,” kata Jisman menjelaskan.
Selain itu, lanjut Jisman akan diterapkan program dari Ditjen EBTKE Kementerian ESDM yaitu APDAL (Alat Penyalur Daya Listrik) dan SPEL (Stasiun Pengisian Energi Listrik) yang diperuntukkan di daerah yang sulit dijangkau, dengan porsi 0,08 persen.
Jisman menerangkan dari jumlah RE yang mencapai 99,78 persen pada 2023, sebanyak 98,32 persen listriknya berasal dari listrik PLN. Dan 1,46 persen sisanya berlistrik non-PLN, seperti dari program-program Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE), maupun program dari Kementerian lain menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk di remote area.
“Namun ke depan, kita menginginkan supaya lebih sustain dan lebih andal, ini kelistrikan di rumah tangga, termasuk di remote area itu, agar dilayani PLN. Karena pelayanan PLN itu akan lebih baik daripada swakelola,” ujar Jisman.
Adapun, hingga akhir Desember 2023, jumlah rumah tangga belum berlistrik diproyeksikan sebanyak 185.662 rumah tangga. Sementara sebanyak 140 desa belum dialiri listrik.
Dari jumlah tersebut, 12 desa di Provinsi Papua Barat Daya, sembilan desa di Papua, 56 desa di Papua Pegunungan, 47 desa di Papua Tengah, dan 16 desa di Papua Selatan.
