Ketua Majelis Pertimbangan DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy alias Romy mengaku tak mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2024. Meski, hak politik usai menjalani hukuman sebagai koruptor tak dicabut untuk dipilih dan memilih dalam proses Pemilu.
“Emangnya 2024 jadi? Saya belum mengambil keputusan. Bergabungnya saya untuk mengembalikan kepercayaan ummat kepada PPP. Dan tak harus mencalonkan diri anggota legislatif, karena saya bertahun-tahun bekerja untuk PPP. Saya kira fokus untuk memastikan seluruh struktur dan menyiapkan para caleg petarung di Pemilu 2024,” kata Romy saat ditemui usai peringatan Hari Lahir PPP ke-50, di Jakarta, Kamis (5/1/2023).
Romy memaklumi kritik publik yang dialamatkan kepadanya karena kembali terjun ke dunia politik usai terjerat kasus korupsi. Bagi dia, hal tersebut merupakan bagian dari kebebasan berpendapat.
Namun, ia menerangkan bahwa tinjauan publik harus melihat dari asas legalitas. Terlebih, sebagai eks napi korupsi, Romy tak dibenturkan dengan pencabutan hak politik untuk terjun sebagai kontestan di Pemilu 2024.
“Kalau saya menganggap itu hak berpendapat, setiap masyarakat memiliki pendapat beragam hanya saya kembalikan ke asas legalitas, junjung tinggi hukum, saya tentu saat diminta kembali, saya melakukan verifikasi apakah ada aturan yang menghalangi saya,” jelasnya.
“Pandangan masyarakat atau rekan DPP pertama, tak ada pencabutan hak politik, yang melarang saya menduduki, kedua secara hukum disampaikan Mardiono dan Ketua Majelis Kehormatan PPP Zarkasih, di semua agama mengenal konsep pertaubatan,” sambung Romy.
Untuk itu, ia menyarankan masyarakat untuk menyandarkan kritik pada asas legalitas, bukan pada hal yang bersifat emosional. Tujuannya, agar melihat persoalan secara jernih terkait kembalinya Romy ke dunia politik.
“Tak setuju boleh, tapi di balik sana juga ada yang setuju dari instagram dan Facebook saya, ada dukungan dari kader yang tak pernah saya sangka sebesar itu,” ujar Romy.
