Wakil Presiden Ma’ruf Amin angkat suara terkait kisruh verifikasi parpol peserta Pemilu 2024. Dia meminta parpol-parpol yang tidak memenuhi syarat menjadi peserta pemilu tidak mudah menuduh atau menyalahkan siapapun atas kegagalannya.
Menurut Ma’ruf, sudah menjadi suratan takdir bagi parpol yang lolos maupun tidak lolos menjadi peserta pemilu. Apabila mampu melengkapi berkas persyaratan verifikasi, dia meyakini situasinya bisa berbeda.
“Kalau tidak lolos berarti memang tidak didukung oleh cukup (persyaratan). Jadi, tidak perlu menyalahkan siapa-siapa, karena sudah garis tangannya begitu, garis tangan namanya itu,” kata Ma’ruf Amin, di Nusa Dua, Bali, Jumat (23/12/2022).
Wapres menyampaikan hal itu menanggapi tudingan yang menyebut Istana mengintervensi KPU sehingga sedikitnya sebanyak 10 parpol gagal lolos menjadi peserta pemilu. Sembilan parpol melaporkan Ketua KPU ke DKPP atas tuduhan melanggar etik dan asusila, sementara Partai Ummat besutan Amien Rais yang dinyatakan tidak lolos verifikasi faktual menggugat KPU ke Bawaslu.
Ma’ruf Amin mengatakan seluruh parpol seharusnya dapat berjalan di atas aturan yang ada dan melengkapi persyaratan sesuai aturan agar bisa lolos menjadi peserta pemilu. Tidak mudah menyalahkan pihak lain apabila dinyatakan lembaga yang berwenang tidak memenuhi syarat.
Wapres turut mengapresiasi langkah parpol-parpol melakukan perlawanan hukum terhadap KPU. “Kita kan sudah melakukan pemilu, pilpres, pileg, ini kan bukan satu kali, sudah beberapa kali, sudah ada aturan mainnya, seharusnya kita ya berjalan di atas aturan. Oleh karena itu, menurut saya, itu seharusnya kita berjalan di atas aturan itu dan tidak perlu kemudian, ketika misalnya tersingkirkan, tidak lolos, kemudian dia menuduh ada pihak-pihak. Seharusnya dia melengkapi sesuai dengan aturan,” kata Ma’ruf.
Sikap Ma’ruf sejalan dengan pernyataan Presiden Jokowi yang disampaikan pada HUT ke-16 Partai Hanura pada Rabu (21/12/2022) yang lalu. Jokowi merasa kerap dikambinghitamkan, tak terkecuali terkait urusan pemilu. Padahal Istana tidak mencampuri urusan tahapan pemilu yang menjadi domain KPU.
“Paling enak itu memang mengambinghitamkan, menuduh presiden, Istana, Jokowi, paling enak itu. Paling mudah dan paling enak,” kata Jokowi.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)