Posisi utang pemerintah Indonesia, yang mencakup kewajiban jangka pendek dan panjang, telah mencapai Rp10.269,02 triliun per 31 Desember 2024. Angka ini mencatat kenaikan signifikan sebesar Rp732,34 triliun atau 7,68 persen dibandingkan akhir 2023 yang sebesar Rp9.536,68 triliun.
Data tersebut diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.
Sri Mulyani juga merinci total aset pemerintah yang mencapai Rp13.692,37 triliun per 31 Desember 2024. Angka ini naik Rp619,55 triliun atau 4,74 persen dari posisi Rp13.072,82 triliun pada akhir 2023.
Dengan perbandingan aset dan kewajiban tersebut, ekuitas pemerintah tercatat Rp3.423,35 triliun per 31 Desember 2024. Namun, angka ini justru menurun Rp112,79 triliun atau 3,19 persen dibandingkan Rp3.536,14 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.
“Hal ini menggambarkan kekayaan bersih negara dan kapasitas fiskal yang tetap dapat terjaga dan diandalkan untuk menopang kebutuhan pembangunan nasional secara berkelanjutan,” ujar Sri Mulyani, dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senanyan, Jakarta, Rabu (2/7/2025).
Defisit Operasional dan Saldo Anggaran Lebih
Dari sisi operasional, pendapatan negara pada 2024 tercatat Rp3.115,3 triliun, lebih rendah dari beban operasional yang mencapai Rp3.353,6 triliun. Kondisi ini menghasilkan defisit operasional sebesar Rp238,3 triliun. Meski demikian, terdapat surplus non-operasional sebesar Rp22,7 triliun. Secara keseluruhan, defisit total tercatat Rp215,7 triliun pada 2024.
Dalam kesempatan yang sama, Sri Mulyani juga melaporkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada akhir 2024 tercatat Rp457,5 triliun. Angka ini sedikit menurun 0,4 persen dibandingkan posisi SAL pada akhir tahun sebelumnya.
SAL merupakan akumulasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dari tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan yang disesuaikan dengan SAL sebelumnya.
SAL pemerintah tercatat sebesar Rp459,5 triliun pada awal 2024. “Kemudian, setelah dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan APBN dan memperhitungkan SiLPA dari penyesuaian lain, maka SAL akhir Rp457,5 triliun atau menurun 0,4 persen,” jelas Sri Mulyani.
Berdasarkan rincian data Kementerian Keuangan, penggunaan SAL tercatat Rp56,4 triliun, sementara SiLPA sebesar Rp45,7 triliun. Terdapat pula penyesuaian SAL sebesar Rp8,7 triliun, yang menghasilkan SAL akhir 2024 menjadi Rp457,5 triliun atau menurun 0,4 persen.