Usulan penundaan Pemilu 2024 guna memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi 3 periode mengemuka belakangan ini. Aksi demo oleh mahasiswa menentang usulan itu pun mulai mencuat.
Menurut Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Stafsus Mensesneg) Faldo Maldini, pemerintah tidak melarang demonstrasi mahasiswa. Sebab, Indonesia merupakan negara demokrasi.
“Mau aksi sebesar apa pun, silakan saja, tidak mungkin larang. Ini negara demokrasi,” kata Faldo di Jakarta, Selasa (5/4/2020).
Ia mengingatkan, mahasiswa tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 saat menggelar demo.
Sejatinya, lanjut Faldo, Presiden Jokowi sudah memberikan tanggapan terhadap usulan penundaan Pemilu 2024 dan memperpanjang masa jabatan Presiden menjadi 3 periode. Faldo menyebut, Presiden Jokowi taat konstitusi.
“Ini isu sudah berkali-kali jawab. Presiden sudah tanggapi, tunduk pada konstitusi, setia pada sumpah jabatan,” terang Faldo.
Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini meminta semua pihak tidak mengembangkan isu Presiden 3 periode. Faldo juga meminta mahasiswa tidak selalu menuntut langsung kepada Presiden Jokowi.
“Saya harap tidak harus sedikit-sedikit perintah Presiden, maunya Presiden. Kita punya sistem. Ini kan asalnya aspirasi dari parpol dan kelompok masyarakat, ya silakan berpendapat,” katanya.
Sebelumnya, Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) berdemonstrasi menolak wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode pada Jumat (1/4/2022). Mereka mengancam bakal menggelar unjuk rasa lebih besar apabila terjadi penundaan Pemilu 2024 dan berujung perpanjangan masa jabatan Presiden.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)