Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meluncurkan Kapal Cepat Rudal (KCR) 60 Meter, di Ship Lift Divisi Kapal Perang PT PAL, Surabaya, Jawa Timur. Kapal ini merupakan produksi dalam negeri karya PT PAL Indonesia (Persero).
“Tanpa kekuatan maritim yang kuat, tidak mungkin negara kita kuat. Dengan juga ditopang dengan industri pertahanan yang kuat agar kita menjadi negara yang mandiri,” kata Prabowo, Ahad (5/12/2021).
Prabowo mengatakan, pembangunan kapal ini untuk memperkuat dan memodernisasi kebutuhan alutsista di TNI Angkatan Laut (AL) sekaligus bagian dari kemandirian pemenuhan alutsista sesuai dengan amanah Undang-Undang No 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan.
Kapal Cepat Rudal masuk dalam kategori Offshore Patrol Vessel (OPV) yang mampu bermanuver dan bergerak cepat. KCR akan bertugas untuk menjaga wilayah maritim dan melakukan pengejaran terhadap kapal asing yang melanggar wilayah teritorial laut Indonesia.
“Kita punya cita-cita besar, harus jadi tuan di laut, darat, dan udara kita sendiri. Kita bersahabat dengan semua negara tapi kita akan mempertahankan kedaulatan dengan segala cara,” ujar Prabowo.
Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan, peluncuran kapal KCR kelima ini kembali menjadi bukti atas kemampuan dan kompetensi yang dimiliki anak bangsa di PT PAL sebagai industri pertahanan dalam negeri.
Dalam kegiatan itu turut hadir Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, dan Direktur Utama PT PAL Indonesia (Persero) Kaharuddin Djenod.
Pembangunan kapal KCR kelima yang rencananya diberi nama KRI Kapak ini tidak hanya meliputi pembangunan platform, tetapi juga termasuk pada instalasi sistem sensor dan senjata.
Kapal KCR 60 Meter kelima ini memiliki panjang 60 meter, lebar 8,10 meter. Kapal tersebut mampu mengakomodasi kru sebanyak 55 orang, memiliki berat 500 ton, dan dapat melaju dengan kecepatan maksimal 28 knot pada kondisi full load serta endurance 5 hari. Kapal ini memiliki jarak jelajah 2400 Nm pada kecepatan 20 knot.
Kapal Cepat Rudal 60 Meter kelima ini akan menjalani berbagai serangkaian proses pengujian dari para ahli dan teknisi, sebelum diserahterimakan kepada TNI AL sebagai pengguna.
Sebelumnya, wilayah maritim Indonesia di Laut Natuna Utara sempat diprotes oleh China. China memprotes kegiatan kilang minyak dan latihan perang Indonesia dengan militer Amerika Serikat. China mengklaim wilayah pengeboran minyak dan lokasi latihan perang di Natuna Utara merupakan wilayah-nya.
