Ekonom muda, Bhima Yudhistira mengatakan, kerja keras dan cerdas wajib dilakukan pemerintah demi menggerus kemiskinan menjadi 6,5 persen hingga 2024.
“Pemerintah perlu memperbesar subsidi dana, serta program yang terfokus untuk mewujudkan target penurunan angka kemiskinan ke rentang 6,5 persen, hingga 7,5 persen pada 2024,” tutur Bhima, Jakarta, Jumat (19/5/2023).
Asal tahu saja, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan per September 2022 mencapai 9,57 persen. Atau setara 26,36 juta orang.
Tingkat kemiskinan tersebut naik tipis ketimbang Maret 2022, sebesar 9,54 persen. Namun lebih rendah dibandingkan September 2021 sebesar 9,71 persen.
Sementara tingkat pengangguran terbuka per Februari 2023, menurut BPS, berada di level 5,45 persen. Atau sebanyak 7,99 juta orang. Turun 0,41 juta orang bila dibandingkan dengan Februari 2022.
“Untuk itu, pemerintah perlu membuka lapangan kerja seluasnya. Pengalihan produk manufaktur ke pasar domestik, adalah salah opsi membuka lapangan kerja,” ungkap Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) itu.
Upaya tersebut, kata dia, diharapkan bisa mewujudkan target pemerintah dalam menekan tingkat pengangguran terbuka ke angka 5,0 persen hingga 5,7 persen pada 2024.
“Pemerintah perlu mendorong industri manufaktur. Pengalihan produk manufaktur ke pasar domestik yang dibarengi dengan pembatasan impor barang merupakan solusi penciptaan lapangan kerja yang lebih luas,” kata Bhima.
Bhima pun menyoroti industri manufaktur lantaran melihat meningkatnya realisasi investasi yang tidak dibarengi dengan peningkatan serapan tenaga kerja. Padahal, investasi menjadi kunci dalam sektor ketenagakerjaan.
Dengan demikian, dorongan dari sisi industri manufaktur yang mulai menunjukkan pergerakan positif dapat turut mendorong perbaikan tingkat pengangguran terbuka.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, mengatakan, penurunan tingkat pengangguran terbuka dan angka kemiskinan akan didorong melalui efektivitas kebijakan fiskal untuk mendukung akselerasi ekonomi nasional.
Bendahara negara menambahkan, pemerintah akan memperkuat spending better untuk efisiensi dan efektivitas belanja serta mendorong pengembangan pembiayaan yang kreatif dan inovatif.
Iwan Purwantono
