Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago mencecar Wakil Menteri kesehatan (Wamenkes), Dante Saksono Harbuwono terkait rencana penghapusan kelas 1,2,3 menjadi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) di BPJS Kesehatan.
“Kajian akademis KRIS katanya sudah dibuat, tapi tidak pernah dikomunikasikan dengan Komisi IX, tiba tiba sudah mendengungkan KRIS di seluruh Indonesia. Jangan kebiasaan mengakal-ngakali peraturan,” tegas Irma dalam rapat dengar pendapat dengan Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), di Gedung Komisi IX DPR, Jakarta, Kamis (6/6/2024).
Irma menyebut, akibatnya akan banyak peserta yang mengeluarkan uang tambahan, akibat regulasi KRIS ini. Tentu saja ini akan memberatkan pserta BPJS Kesehatan. Bisa jadi, banyak peserta BPJS Kesehatan beralih ke asuransi swasta.
“Kelas I, orang kaya dia bisa naik kelas, yang diuntungkan asuransi swasta. Jadi kalau mau bilang mengakomodir asuransi swasta bilang terus terang, jangan mengakali kayak gini,” ujarnya.
Ia pun membeberkan banyak masyarakat yang belum paham sehingga menanyakan masalah ini ke Komisi IX DPR. Misalnya, kelas standarnya seperti apa? Atau bagaimana kesiapan dari pihak rumah sakit (RS).
“Tadi dirut DJSN, sudah siap, Pak Wamen bilang juga seperti itu. Kita ini punya dapil, kita yang tahu persis apa yang terjadi di dapil kami. Dengan 12 kamar saja, tidak tertampungnya banyak sekali masyarakat tak bisa masuk RS rawat inap,” tuturnya.
“Itu tidak bisa masuk, masuk susah apalagi dari 12 menjadi 4, mikir tidak sih, 12 saja tidak tertampung, bagaimana (turun) jadi 4. Janganlah menggampangkan masalah,” sambungnya.
Irma menilai penerapan KRIS untuk saat ini, bukan lebih cepat atau lebih bagus. Namun, masih perlu kajian yang mendalam.
“Harusnya yang dipikirkan pertama kali oleh pemerintah, bagaimana BPJS ini tidak rugi. Tapi, layanannya harus prima. Saya yakin, kelas III akan naik. Lalu, di mana asas keadilannya ini,” kata dia.
“Menyusahkan rakyat lho pak. Kalau mau kongkalikong dengan asuransi kesehatan swasta, ya tidak usah pakai banyak program seperti inilah,” tandasnya.
