Jawa Barat (Jabar) meneguhkan komitmennya untuk tetap menjadi lumbung pangan dan salah satu daerah penyumbang beras terbesar di Indonesia. Dengan sawah seluas 1,1 juta hektar, saat ini Jabar menempati urutan kedua dalam hal kontribusi beras tingkat nasional.
“Alhamdulillah sampai hari ini ketahanan pangan di Jawa Barat luar biasa. Nah oleh karena itu saya minta kepada para bupati dan wali kota, tolong harus ada perda sawah abadi. Selanjutnya, jangan terlalu memberikan keleluasaan kepada mereka untuk mengalihfungsikan sawah menjadi bangunan apalagi menjadi pabrik-pabrik yang tidak mengembalikan sawah kembali,” papar Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum usai Acara Tasyakuran Nelayan 6 Muara di Desa Segarajaya Kec Tarimajaya Kab Bekasi, Minggu (29/1/2023).
Uu menuturkan, salah satu pesoalan yang dihadapi adalah luasan sawah yang semakin hari semekin berkurang. Petani sekarang tidak lagi melahirkan petani, tetapi petani mendidik anak mereka menjadi karyawan dan profesi lainnya.
Masalah lainnya, dunia pertanian dihadapkan pada iklim yang selalu berubah, tidak sama seperti sepuluh atau dua puluh tahun yang ke belakang.
“Agustus ceuk (kata) orang Tasik teh mah nyawah (waktunya ke sawah) tapi sekarang sudah tidak bisa diprediksi,” kata Uu.
Selain itu, para petani Indonesia umumnya tak memanfaatkan alih teknologi seperti petani di Jepang atau negara negara maju lainnya.
“Petani kita masih menanam padi dan yang lain secara tradisional. Tidak pakai teknologi-teknologi dan juga terkadang mohon maaf oleh pemerintah daerah, pertanian tidak jadikan skala prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)-nya. Ada yang nomor ke tujuh, ada yang nomor ke delapan. Harusnya kesatu, kedua atau ketiga.”
Menurut Uu, jika pertanian tidak dijadikan skala prioritas oleh kepala daerah, anggaran pun pasti akan kecil karena jumlah anggaran yang diberikan kepada program pemerintah tergantung skala prioritasnya.
“Nomor satu pasti paling gede, selanjutnya nomor dua dan ketiga. Yang ketujuh pasti kata orang boncotna mah lah (yang paling kecil) terakhir seperti ini,” kata Uu.
Uu juga mengingatkan, ketahanan pangan adalah hal yang sangat strategis dan terkait dengan stabilitas politik secara keseluruhan.
“Kalau sudah tidak ada beras jangankan negara di rumah tangga besok tidak ada beras untuk dimasak, istri marah-marah kepada anak. Kalau satu kecamatan tidak ada gawat nih. Tentara nanti yang berat kalau sudah terjadi kekurangan pangan di negara ini. Jadi oleh karena itu kembali saya minta kepada para kepala daerah, tolong anggarkan sebesar-besarnya untuk ketahanan pangan,” tutup Uu.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)