News

Tingkat Kepuasan Publik Anjlok, Imbas Jokowi Tak Peduli Persepsi Publik

Tingkat kepuasan publik pada periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi melorot. Banyak faktor yang melatarinya namun peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, menilai hal itu akibat Jokowi tak lagi memperdulikan persepsi publik. Sikap ini dipicu karena eks Gubernur DKI tak memiliki beban untuk mengakhiri kepemimpinan secara soft landing lantaran tak bisa maju lagi pada Pemilu 2024.

“Saya pikir pemerintahan Jokowi-Ma’ruf sepertinya sudah tak terlalu peduli dengan persepsi publik soal kepuasan kinerja karena tidak akan maju lagi di Pemilu 2024,” kata Wasisto kepada Inilah.com, Selasa (24/10/2022).

Mungkin anda suka

Wasisto melanjutkan, menurunnya kepuasan publik kepada pemerintahan Jokowi karena pada periode kedua ini hanya fokus pada penuntasan program dan kebijakan. Khususnya program-program infrastuktur yang diharapkan bisa menjadi legacy. Celakanya, tidak semua orang setuju dengan proyek-proyek ambisius Jokowi sehingga publik memiliki persepsi bertolak belakang dengan ambisi kepala negara.

“Jadi yang difokuskan oleh pemerintahan sekarang menyelesaikan progam dan kebijakan segera mungkin. Karena kebijakan sendiri juga tidak mungkin memuaskan semua pihak,” ujarnya.

Pria lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) ini menilai survei tingkat kepuasan dan keyakinan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi-Maruf juga dapat diinterpretasikan beragam. Sementara data terbaru dari Litbang Kompas pada Oktober 2022 ini, kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin berada pada angka 62,1 persen. Padahal pada Juni 2022, tingkat kepuasan terhadap Jokowi mencapai 67,1 persen. Artinya terjadi penurunan hingga 5 persen.

Berdasarkan survei yang sama, tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi sempat mencapai titik tertinggi pada Januari 2022 lalu dengan perolehan angka 73,9 persen. Artinya terjadi tren penurunan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah. Wasisto menilai persepsi masyarakat terhadap kepuasan pemerintah merupakan potret atas kinerja pemerintah.

“Saya pikir intepretasi hasil survei bisa beraneka ragam tergantung dari sudut pandang masing-masing. Kembali lagi pada rasionalitas publik dalam menilai,” jelasnya.

Beri Komentar (menggunakan Facebook)

Back to top button