Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejagung RI Ali Mukartono mengatakan tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Republik Indonesia telah mencapai peringkat ketiga berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia.
“Namun demikian sesuai arahan Jaksa Agung Republik Indonesia agar seluruh jajaran kejaksaan lebih bersemangat dalam bekerja dan berupaya semaksimal mungkin menghindari pelanggaran yang dapat mencoreng institusi kejaksaan,” kata Jamwas Ali Mukartono di Ambon dalam keterangannya dikutip Kamis (5/10/2023).
Penegasan Jamwas disampaikan saat melakukan kunjungan kerja inspeksi pimpinan di wilayah hukum Kejati Maluku yang bertempat di ruang rapat kejati.
Ia memaparkan dalam Renstra 2020-2024, Bidang Pengawasan akan meningkatkan akuntabilitas dan integritas aparatur Kejaksaan RI dengan melaksanakan berbagai program yang dapat bersentuhan langsung dengan masyarakat dan penegakan hukum yang tajam ke atas dan humanis ke bawah.
Jamwas Ali Mukartono merupakan pelopor terselenggaranya program Restorative Justice saat menjabat sebagai Jampidum Kejagung RI yang hingga sampai saat ini telah banyak menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan orang dan harta benda di luar pengadilan dengan tujuan mendamaikan para pihak yang bertikai.
Kegiatan inspeksi pimpinan diakhiri dengan diskusi tanya jawab bersama jajaran Kejati Maluku yang setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan serupa di Kantor Kejaksaan Negeri Ambon.
Jamwas yang didampingi oleh Kabag TU pada Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejagung RI melaksanakan pertemuan bersama jajaran Adhyaksa Wilayah Maluku dan diikuti Kejati, Wakajati Maluku, para Asisten, dan para Kepala Kejaksaan Negeri se-Maluku.
Hadir dalam kegiatan tersebut juga para Koordinator Kejati Maluku, Kacabjari se-Maluku dan para pejabat eselon IV Bidang Pengawasan serta jajaran Adhyaksa di daerah yang diikuti secara virtual.
Kajati Maluku Edyward Kaban dalam sambutannya menyampaikan pencapaian kinerja seluruh bidang pada 2023.
Pencapaian kinerja itu dimulai dari bidang pembinaan, bidang intelijen, bidang pidana umum, bidang pidana khusus, bidang pidana militer, bidang Datun dan bidang pengawasan serta beberapa pelaksanaan kegiatan tambahan dan kegiatan koordinasi satker pimpinan daerah atau Forkopimda.
Sebelumnya survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan tren kepercayaan publik terhadap sembilan lembaga negara Kejaksaan Agung (Kejagung) berada di peringkat ketiga dengan kepercayaan publik sebesar 81,2 persen.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan angka tersebut merupakan yang tertinggi sejak sejak 1999. Biasanya, kepercayaan publik terhadap Kejagung berada di angka rata-rata 60 persen.
Dalam survei tersebut, di peringkat teratas adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan tingkat kepercayaan publik sebesar 95,8 persen.
Di peringkat kedua ada Presiden dengan tingkat kepercayaan publik sebesar 92,8 persen. Peringkat ketiga Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan 81,2 persen.
Keempat adalah Polri dengan kepercayaan publik sebesar 76,4 persen. Selanjutnya Komisi Pemberantasan Korupsi (75,4 persen), Majelis Permusyawaratan Rakyat 73,8 persen, dan Dewan Perwakilan Daerah 73,3 persen.
