DPR RI telah sepakat membentuk Panitia Khusus (Pansus) Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2024 dalam waktu dekat. Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR, Selly Andriany Gantina menekankan pansus tersebut akan mengevaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan rukun Islam kelima tersebut, terutama terkait kerja sama dengan pihak Masyair (pelayanan) di Saudi Arabia.
Evaluasi ini dianggap penting mengingat banyaknya keluhan dari jemaah haji terkait pelayanan yang tidak maksimal selama prosesi di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
“Saya melihat harus ada evaluasi dari pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Arab Saudi, terutama kepada pihak Masyair. Karena bagaimana pun juga penanganan di Armuzna sepenuhnya adalah kewajiban pemerintah Arab Saudi. Kita tidak bisa menyalahkan pemerintah Indonesia meskipun banyak keluhan dari jemaah bahwa pelayanan dari pemerintah Indonesia tidak maksimal,” ujar Selly di Mina, Arab Saudi, dikutip di Jakarta, Selasa (18/6/2024).
Selly menyoroti berbagai masalah yang dihadapi jemaah haji Indonesia di Mina, termasuk tenda-tenda yang penuh sesak, AC yang tidak berfungsi, penanganan makanan yang tidak sesuai, toilet yang tidak mencukupi, serta kurangnya fasilitas air dan air minum. Masalah-masalah ini, menurut Selly, merupakan tanggung jawab pemerintah Arab Saudi.
Politikus Fraksi PDI Perjuangan ini berharap, setelah pelaksanaan haji selesai, pemerintah Indonesia dapat mengevaluasi kinerja pihak Masyair dan menentukan mana yang bisa kembali diajak bekerja sama dan mana yang harus diputus kontraknya. Selain itu, evaluasi terhadap kementerian dan lembaga di Indonesia juga diperlukan, terutama terkait keimigrasian, untuk menghindari masalah yang sama di masa mendatang.
“Kami juga akan meminta pemerintah Indonesia mengevaluasi kementerian dan lembaga, terutama pihak keimigrasian, agar masalah-masalah ini tidak terulang lagi. Ini penting, terutama untuk jemaah umrah, backpacker, dan mereka yang melaksanakan haji ilegal,” jelas Selly.
Ia juga menekankan pentingnya evaluasi pembiayaan ibadah haji, mengingat biaya yang tinggi tidak seharusnya menjadi beban berat bagi para jemaah. “Evaluasi pembiayaan ibadah haji juga perlu dilakukan agar biaya yang tinggi tidak menjadi beban bagi para jemaah,” tuturnya.
Evaluasi ini diharapkan dapat memperbaiki pelayanan haji di masa mendatang, sehingga jemaah Indonesia dapat melaksanakan ibadah dengan lebih nyaman dan lancar.
