Mungkin tak banyak tahu, Menteri Keuangan Sri Mulyani was-was dengan dua hal ini. Selain pandemi COVID-19, kedua faktor tersebut bisa dikhawatirkan bikin sulit ekonomi Indonesia.
“Selain pandemi COVID-19 yang belum sepenuhnya selesai, ada dua tantangan besar yang perlu kita waspadai dan antisipasi. Yakni, lonjakan inflasi global serta pengetatan kebijakan moneter global,” papar Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR, Jakarta, Jumat (20/5/2022).
Tentu saja yang dimaksud Sri Mulyani adalah inflasi global sebagai dampak perang Rusia-Ukraina. Selain itu, pengetatan ekonomi yang dilakukan The Fed dengan mengerek suku bunga acuan alias Fed Fund rate (FFR) cukup mengkhawatirkan. “Perang Rusia-Ukraina menyebabkan disrupsi sisi produksi dan supply yang cukup besar. Sehingga mendorong kenaikan ekstrem tinggi harga-harga komoditas global,” lanjut Sri Mulyani.
Dalam perkembangannya, harga minyak mentah berada pada kisaran US$100 per barel. Sejak awal 2022, harga gas alam naik 127,0 persen, batu bara naik 137,3 persen, minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) naik 26,1 persen, gandum naik 56,5 persen dan jagung naik 34,3 persen. Secara indeks, harga pangan dunia mengalami kenaikan 145 persen dibanding awal 2020.
“Tingkat inflasi di AS yang sangat tinggi yaitu 8,4 persen, tertinggi dalam 40 tahun terakhir, menjadi ancaman nyata bagi pemulihan ekonomi AS dan bahkan ancaman dunia. Bank Sentral AS The Fed, akan melakukan percepatan pengetatan moneter. Saat ini, kenaikan suku bunga acuan diperkirakan dapat terjadi hingga tujuh kali di tahun 2022 dan berpotensi diikuti dengan kontraksi balance sheet yang menyebabkan lebih ketatnya kondisi likuiditas global,” ungkap Sri Mulyani.
Sejak awal 2021 sampai Maret 2022, sejumlah negara berkembang G20 seperti Brazil, Meksiko, dan Afrika Selatan telah menaikkan suku bunga acuannya secara signifikan. Spillover effect dari pengetatan kebijakan moneter dan likuiditas global ini, kata dia, harus diwaspadai, khususnya terhadap kenaikan cost of fund untuk pembiayaan, baik APBN maupun sektor korporasi, di tengah fase pemulihan ekonomi yang masih awal dan masih rapuh.
“Pergeseran risiko, tantangan inflasi, dan pengetatan moneter ini menimbulkan situasi pilihan kebijakan (policy trade-off) yang sangat sulit, yang dihadapi oleh semua negara di dunia. Pilihan kebijakan tersebut adalah, apakah segera mengembalikan stabilitas harga atau mengendalikan inflasi, yang berarti pengetatan moneter dan fiskal yang akan memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan, atau tetap mendukung akselerasi pemulihan ekonomi setelah terpukul pandemi. Jika tidak terkelola, risiko global ini akan menggiring kepada kondisi stagflasi, yaitu fenomena inflasi tinggi dan terjadinya resesi seperti yang pernah terjadi di AS pada periode awal 1980-an dan 1990-an,” jelas Sri Mulyani.
Kondisi stagflasi akan memberikan imbas negatif luar biasa ke seluruh dunia terutama terhadap negara-negara berkembang dan emerging market. Perubahan risiko global ini harus menjadi fokus perhatian dan harus dikelola secara tepat langkah dan tepat waktu, hati-hati dan efektif. Pilihan kebijakan menjadi sangat sensitif dan tidak mudah.
“Namun dengan berbekal kebersamaan dan keberhasilan kita semua, yaitu pemerintah pusat dan daerah, MPR, DPR, DPD, legislatif, yudikatif, institusi lainnya, masyarakat, akademisi, dan dunia usaha, dalam mengelola pandemi yang begitu sulit, kita berharap dan sekaligus percaya bahwa Indonesia akan mampu menghadapi tantangan baru yang berbeda dan sangat kompleks ini,” ucap Sri.
Dalam mengantisipasi eskalasi risiko global terutama dalam menghadapi tiga potensi krisis, yakni krisis pangan, krisis energi dan krisis keuangan, Sekretariat Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahkan telah membentuk Global Crisis Response Group (GCRG) yang mengidentifikasi tiga potensi krisis tersebut.
Dia mengatakan, krisis seperti ini, sama seperti pandemi COVID-19, tidak mungkin diselesaikan secara individual negara mana pun. Betapa pun superpower-nya posisi negeri tersebut. Kerja sama global menjadi keharusan. Indonesia terpilih menjadi bagian dari enam negara-negara champion GCRG tersebut, dan tentunya kesempatan ini dapat dimanfaatkan dengan optimal untuk mengusung agenda-agenda kerjasama global yang juga sangat strategis bagi kepentingan perekonomian domestik.
“Dalam forum G20, eskalasi risiko ekonomi global juga telah menjadi salah satu fokus perhatian. Presidensi Indonesia mendorong adanya solusi nyata secara kolektif untuk mengatasi berbagai potensi krisis tersebut,” pungkasnya. [ikh]
Beri Komentar (menggunakan Facebook)