Muncul anggapan pengaruh Presiden Joko Widodo atau Jokowi effect akan luntur pada gelaran Pilkada Serentak 2024, mengingat masa jabatannya akan berakhir pada Oktober, satu bulan sebelum pemilihan digelar.
Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno punya pandangan berbeda. Ia menilai, lengsernya Jokowi tak langsung melucuti pengaruhnya dalam kancah politik tanah air, sebab sumber pendanaan dan jaringan relawan Jokowi masih eksis.
“Tentu masih berpengaruh karena sumber-sumber pendanaan dan jaringan relawannya masih eksis,” ujar Hendrawan di Jakarta, dikutip Minggu (23/6/2024).
Meski begitu, Hendrawan tetap optimistis pengaruh Jokowi tak sesakti pada gelaran Pilpres. Menurutnya, saat ini masyarakat semakin memiliki pemahaman yang baik. Masyarakat juga dinilai semakin kritis dalam berbagai hal.
Berganti ke Prabowo Effect?
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyebut wajar bila kesaktian Jokowi effect luntur, mengingat Jokowi akan lengser pada Oktober 2024, sementara gelaran pilkada berlangsung pada November.
Adi menganalisa, hal ini dapat membuat preferensi politik pemilih bisa berubah total. Figur sentral nantinya bukan lagi Jokowi melainkan Prabowo.
“Per Tanggal 20 Oktober suksesi kepemimpinan berubah. Prabowo yang dilantik jadi presiden. Sementara tanggal pencoblosan pilkada serentak itu 27 November. Itu artinya, sebulan jelang pilkada preferensi politik pemilih bisa berubah total dan yang jadi figur sentral adalah Prabowo Subianto di pilkada, bukan lagi Jokowi,” kata Adi di Jakarta, dikutip Minggu (23/6/2024).
Menurutnya, pemilih nantinya akan condong pada calon yang terasosiasi oleh Prabowo. Sehingga menurut Adi, Prabowo effect justru yang akan lebih dominan.
“Bisa dibuktikan, seminggu atau dua minggu setelah Prabowo dilantik, saya meyakini pemilih akan condong akan memilih calon yang terasosiasi atau didukung ke Prabowo. Jadi, saat pencoblosan pilkada justru Prabowo effect yang lebih dominan,” tuturnya.
Sebelumnya, Litbang Kompas merilis survei mengenai keterkaitan pemilihan calon di Pilkada 2024 dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebagian masyarakat masih mempertimbangkan calon yang memiliki hubungan dengan dengan Jokowi.
Survei ini dilakukan pada 27 Mei hingga 2 Juni 2024 melalui wawancara tatap muka. Survei dilakukan terhadap 1.200 responden yang dipilih secara acak dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error kurang lebih 2,83 persen.
Responden diberi pertanyaan ‘Dalam memilih kepala daerah, apakah Anda mempertimbangkan untuk memilih calon yang memiliki hubungan kedekatan dengan Presiden Jokowi?’.
Hasilnya sebanyak 54,3 persen menjawab ‘ya, mempertimbangkan’, sedangkan yang menjawab tidak sebanyak 32,9 persen.