Telkom Indonesia telah menyelenggarakan Borneo Digital Summit 2025 di Balikpapan pada Kamis (3/7). Forum ini bertujuan untuk mendorong percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan pemerintah daerah se-Kalimantan.
Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi dari kementerian terkait, termasuk Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Dr. Akmal Malik, dan Plt. Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah KemenPANRB Cahyono Tri Birowo, serta jajaran direksi Telkom.
Dalam sambutannya, Direktur Utama Telkom Dian Siswarini menekankan bahwa digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan bagi pemerintahan saat ini.
“Telkom bukan saja penggerak untuk transformasi digital, tetapi juga institusi strategis pemerintah yang memiliki kewajiban dan tugas untuk menjadi katalis perkembangan digital di Indonesia. Tugas tersebut tentunya harus dilaksanakan dengan baik dan kuncinya adalah kolaborasi,” ungkap Dian dalam siaran persnya, Senin (7/7).
Dian menjelaskan, fokus utama Telkom adalah membangun tiga pilar utama: infrastruktur digital, platform digital, dan layanan digital yang dapat menunjang berbagai kebutuhan masyarakat dan pemerintahan.
Forum ini menghadirkan sejumlah paparan dari para pejabat kementerian yang membahas berbagai aspek, mulai dari penguatan otonomi daerah melalui digitalisasi, integrasi SPBE untuk pemerintahan yang efisien, hingga optimalisasi pembangunan daerah berbasis data.
Sebagai tindak lanjut, acara ditutup dengan Sesi Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) yang melibatkan perwakilan pemerintah daerah, industri, dan praktisi teknologi. Sesi ini dirancang untuk merumuskan langkah-langkah implementatif dalam percepatan transformasi digital di daerah.
EVP Telkom Regional IV Kalimantan, Rachmad Dwi Hartanto, menambahkan bahwa sinergi lintas sektor dan pendampingan dari mitra yang kompeten menjadi kunci agar program SPBE dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.
Melalui acara ini, Telkom menegaskan kembali perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam agenda digitalisasi nasional, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.