Tega Betul Bang Pepen, Anggaran Kelurahan di Bekasi Disunat Juga

Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi alias bang Pepen diduga memotong anggaran beberapa kelurahan di Bekasi.

Lurah Jatikarya dan Lurah Jatiwarna yang diperiksa KPK, menyebut anggaran mereka disunat Bang Pepen untuk kepentingan pribadi.

“Kedua saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain adanya dugaan pemotongan anggaran kelurahan oleh tersangka RE (Rahmat Effendi) yang dipergunakan untuk kebutuhan pribadi tersangka RE,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu (23/2/2022) kemarin.

Namun Ali tidak merinci berapa jumlah anggaran yang dipotong sang walikota untuk kantong pribadinya. KPK memastikan akan menelusuri seluruh kelurahan di Bekasi yang anggarannya disunat.

Sebelumnya, KPK juga menelisik dugaan Pepen memotong anggaran tunjangan lurah di Bekasi. Sejumlah Lurah mengaku tunjangannya disunat sang walikota saat diperiksa KPK.

Bang Pepen terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK bersama 8 orang lainnya dan sudah berstatus tersangka.

Sebanyak lima tersangka berstatus sebagai penerima. Mereka ialah Rahmat Effendi; Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP, M Bunyamin; Lurah Jatisari, Mulyadi; Camat Jatisampurna, Wahyudin; dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi, Jumhana Lutfi.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sementara itu, ada empat ditetapkan sebagai tersangka pemberi. Mereka, yakni Direktur PT MAM Energindo, Ali Amril; pihak swasta, Lai Bui Min; Direktur Kota Bintang Rayatri, Suryadi; dan Camat Rawalumbu, Makhfud Saifudin.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf f serta Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.