Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), tidak akan menambah target dari program Desa Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak (DRPPA) pada tahun ini.
Kepastian disampaikan Staf Ahli Menteri bidang Penanggulangan Kemiskinan Kementerian PPPA, Titi Eko Rahayu dalam media talk di Jakarta, Jumat (10/3/2023). “Kalau dari sisi junlah desa (DRPPA), kami tidak menambah, tapi kami akan masih lanjutkan untuk pendampingannya,” kata Titi.
Titi berharap, program DRPPA ini bisa menghasilkan kebijakan tidak hanya pada tingkat desa namun menjadi kebijakan daerah sampai provinsi.
“Kita berharap ini menghasilkan output jadi kebijakan daerah sampai provinsi, sampai dia mau, berinisiasi desanya atau kelurahanyya menjadi drppa,” tambahnya.
Dalam proses pendampingannya, Kemenpppa melakukan monitoring dengan diskusi terhadap capain awal dan praktik baik yang telah dirasakan oleh desa yang terpilih menjadi DRPPA.
“Kami melakukan input monitoring evaluasi ini melalui sistem informasi gender dan anak (siga) disana bisa dilihat potret dari 10 indikator misalnya dari 138 desa befapa yang sudah punya kelompok perempuan, dan seterusnya” jelas Titi.
Lebih lanjut, KemenPPPA sudah memiliki data awal dari 10 indikator tersebut dalam perkembangan desa yang terpilih.
“Bulan Mei kami ada rencana akan diskusi dengan teman-teman fasda dan dinas DRPPA Kabupaten/kota dan di desa baik relawan maupun kades yang akan kami lakukan setiap zoom,” tuturnya.
Iwan Purwantono
