Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah menyebut Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 disiapkan dengan matang untuk mengantisipasi tantangan ekonomi domestik maupun global.
Politikus senior PDIP ini, menyadari, terdapat sejumlah indikator sektor keuangan yang bikin cemas. Misalnya, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang terus melemah. Bahkan saat ini mencapai Rp16.402 per dolar AS.
“Sejak dua tahun lalu, nilau tukar (kurs) rupiah terus bergerak naik, semua dari Rp14.000-an per dolar AS pada tahun 2022, terus merangkak Rp14.500-15.000-an dolar AS di tahun 2023, dan pada semester I-2024 ini berada di level Rp15.400-16.400-an per dolar AS,” kata Said di Jakarta, Senin (24/6/2024).
Contoh lain, kata Said, kuartal II-2023 hingga kuartal I-2024, neraca transaksi berjalan atau current account terus defisit. Padahal capaian kuartal III-2021 hingga kuartal I-2023 mengalami surplus. Defisit current account kuartal I-2024 cukup dalam mencapai 2,2 miliar dolar AS.
Kemudian, meskipun investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) pada kuartal I 2024 tumbuh 15 persen, namun pertumbuhan ini tidak secemerlang pada periode sebelumnya.
Apabila mencermati beberapa indikator tersebut, Said menilai minat investor asing terhadap kegiatan bisnis di Indonesia kian menurun.
“Benang merah yang bisa kita jelaskan, minat investor asing terhadap kegiatan bisnis di Indonesia, khususnya pada sektor keuangan menurun, musababnya karena sentimen peningkatan yield surat utang di Amerika Serikat dan tren suku bunga tinggi di sejumlah bank sentral negara maju yang belum akan berakhir,” ujar Said.
Untuk membantu pemerintah memiliki kelonggaran fiskal dalam bergerak, Badan Anggaran DPR menetapkan sejumlah sasaran asumsi ekonomi makro dan postur RAPBN 2025.
Banggar DPR RI mematok pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,1-5,5 persen. Tingkat inflasi ditargetkan di kisaran 1,5-3,5 persen dengan target nilai tukar Rp15.300-15.900 per dolar AS.
Said menjelaskan, asumsi tersebut sesungguhnya tidak terpaut signifikan dari usulan asumsi ekonomi makro yang di usulkan oleh pemerintah kepada DPR.
“Kurs batas atas Banggar DPR pada posisi Rp15.900 sementara pemerintah Rp16.000. Namun pemerintah sepakat batas atas kurs menjadi Rp15.900, agar ada upaya pengendalian rupiah yang lebih signifikan, sebagaimana disampaikan oleh pemerintah pada konferensi pers bersama Menko Perekonomian dan Menkeu pada pagi tadi,” jelasnya.
Asumsi usulan Banggar DPR di atas diletakkan dalam sejumlah landasan, pertama terhadap yield SBN, Banggar DPR mendorong agar batas atas yield tidak semakin tinggi.
Hal yang sama juga dengan target lifting minyak bumi, posisi Banggar DPR mendorong target yang lebih tinggi. Pertimbangannya, investasi di sektor hulu terjadi peningkatan.
“Di lain pihak, peningkatan kapasitas produksi minyak bumi sebagai bantalan PNBP kita ke depan,” ujar Said.
Lebih lanjut, mengacu pada rincian kesepakatan pemerintah dan Banggar DPR sejauh ini, Said memperkirakan pendapatan negara Rp2.986,3 triliun, belanja negara Rp3.542 triliun, defisit APBN sebesar Rp555,7 triliun dengan asumsi PDB 2025 sebesar Rp24.270 triliun.
Belanja negara RAPBN 2025 juga akan memberikan dukungan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak sekolah sebesar Rp71 triliun.
“Saya berkeyakinan, dengan postur RAPBN 2025 seperti ini, meskipun dengan sejumlah target yang cukup menantang, namun postur RAPBN ini cukup baik untuk merespon tantangan ekonomi kita ke depan,” tutupnya.