Pemerintahan Jokowi tinggal menghitung bulan tapi utangnya semakin menggunung. Per Mei 2024, angkanya mencapai Rp8.358,02 triliun. Hanya dalam sebulan naik Rp14,59 triliun.
Sedangkan posisi utang pada April 2024, mencapai Rp8.338,43 triliun, atau naik Rp76,33 triliun dibandingkan utang Maret 2024 senilai Rp 8.262,1 triliun. Intinya tiap bulan selalu naik.
Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kemenkeu, Suminto mengatakan, bertumbuhnya utang pemerintah itu karena APBN 2024 masih defisit 2,29 persen.
“Karena defisit 2,29 persen kan harus dibiayai dari pembiayaan, pembiayaan anggaran. Pembiayaan itu akan ada pembiayaan utang, ada pembiayaan nonutang,” kata Suminto di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (2/7/2024).
Suminto tak menampik bahwa utang pemerintah akan terus bertambah manakala defisit APBN membesar. Mau tak mau, utang akan terus menumpuk seiring defisit anggaran yang terjadi.
“Karena ada utang neto yang positif itu yang akan nambah utang selama satu tahun ya pasti nambah lah, dari Januari sampai Desember pasti nambah,” tegas Suminto.
Dari total utang per akhir Mei 2024 sebesar Rp 8.353,02 triliun itu, mayoritas berbentuk Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp7.347,11 triliun, atau setara 87,96 persen. Sisanya adalah pinjaman sebesar Rp1.005,32 triliun, atau 12,04 persen.
Di mana, utang pemerintah berbentuk SBN domestik sebesar Rp5.904,64 triliun. Terdiri dari dari Surat Utang Negara Rp4.705,24 triliun, serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp1.199,40 triliun.
Sedangkan jumlah utang pemerintah dalam bentuk SBN valuta asing (valas) per akhir Mei 2024 mencapai Rp1.442,85 triliun. Terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) Rp1.086,55 triliun dan SBSN Rp356,30 triliun.
Sedangkan utang pemerintah dalam bentuk lain, terdiri dari utang dalam negeri Rp36,42 triliun dan utang luar negeri Rp969,10 triliun. Khusus ULN terbagi tiga yakni ULN bilateral Rp265,83 triliun, ULN multilateral Rp584,65 triliun dan commercial banks Rp118,62 triliun.
Adapun rasio utang per Mei 2024 mencapai 38,71 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka ini terjaga di bawah ambang batas 60 persen PDB, sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.