Kementerian Luar Negeri menegaskan pemerintah Indonesia melaksanakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 secara netral dan tidak memihak di tengah konflik antara Barat dan Rusia terkait invasi di Ukraina.
Staf Khusus Menteri Luar Negeri untuk Penguatan Program-Program Prioritas Dian Triansyah Djani mengatakan bahwa Presidensi G20 Indonesia bersifat imparsial dan netral.
“Indonesia menjalankan tugasnya sebagai Presidensi G20 berdasarkan aturan dan prosedur seperti presidensi sebelumnya,” kata Dian yang juga merangkap Co-Sherpa G20 Indonesia, Kamis (24/3/2022).
Dia mengatakan Indonesia mengundang semua anggota G20 seperti apa yang dilakukan presidensi sebelumnya, termasuk mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin.
“Sebagai Presidensi G20 dan sesuai dengan Presidensi G20 sebelumnya adalah mengundang semua anggota G20. Memang kewajiban Presidensi G20 untuk mengundang anggota semuanya,” ujar Dian.
Menurut dia, Indonesia juga melakukan konsultasi dengan semua anggota G20, seperti yang dilakukan Menlu Retno Marsudi dan Menkeu Sri Mulyani saat berbicara dengan semua anggota tentang apa yang perlu dilakukan terkait pemulihan ekonomi dan agenda prioritas.
Dia mengatakan Presidensi G20 Indonesia fokus pada upaya menangani pemulihan ekonomi global yang menjadi prioritas bagi penduduk dunia.
“Karena saat ini dunia belum keluar dari krisis karena adanya pandemi COVID-19. Negara-negara berkembang masih sulit dalam memulihkan ekonominya. Dan kita mendorong pemulihan global,” tutur Dian.
Presidensi G20 Indonesia, kata dia, diharapkan dapat berjalan sebagaimana mestinya dan berjalan baik.
“Kita melakukan konsultasi dengan semua pihak agar Presidensi G20 Indonesia dapat berjalan sebagaimana mestinya,” katanya.
Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva mengatakan, Presiden Vladimir Putin berencana akan menghadiri KTT Group of 20 (G20), di Bali pada Oktober 2022.
Sebelumnya, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan Indonesia sebagai Presidensi KTT G20 akan menjadi medan tarik-menarik bagi Rusia dan AS terkait situasi di Ukraina.
AS dan sekutunya meminta Indonesia sebagai Presiden G20 untuk mempertimbangkan keanggotaan Rusia. Indonesia harus memastikan semua kepala pemerintahan dan kepala negara anggota G20 hadir pada KTT itu.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)