Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah membantah kewajiban ASN membeli tiket MotoGP di Sirkuit Mandalika pada 18-20 Maret 2022.
“Hari-hari ini heboh tentang ASN yang diwajibkan nonton MotoGP dengan diskon 10 persen. Mungkin Pak Sekda saya terlalu bersemangat agar MotoGP ini meriah dan sukses sehingga menyampaikan berita ini ke publik,” ujar Zulkieflimansyah di Mataram, Kamis (3/3/2022).
Menurut orang nomor satu di NTB itu, kebijakan tersebut belum final, hanya sebagai ide untuk penjualan tiket. “Kebijakan ini belum final,” tegas Zulkieflimansyah.
Mantan Anggota DPR dari PKS ini menegaskan, tidak ada kewajiban ASN membeli tiket MotoGP. Tapi usaha Pemprov NTB ASN dapat diberi diskon 10 persen jika ingin menonton MotoGP.
Bukan hanya ASN, Gubernur NTB juga tengah berupaya negosiasi ITDC maupun MGPA agar masyarakat NTB juga diberi diskon tiket MotoGP.
“Kami sedang dalam proses negosiasi bukan hanya untuk ASN tetapi untuk seluruh masyarakat NTB agar memperoleh diskon yang jauh lebih besar dari 10 persen sehingga banyak yang bisa menonton dan tidak memberatkan,” katanya.
Sebelumnya, beredar kabar untuk meningkatkan penjualan tiket, ASN di NTB diwajibkan untuk menonton MotoGP dengan membeli tiket.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, H Lalu Gita Ariadi. Dia mengatakan untuk mendorong penjualan tiket MotoGP, Pemprov memiliki kebijakan mewajibkan ASN menonton dengan diskon tiket 10 persen.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo mengatakan, aturan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mewajibkan aparatur sipil negara (ASN) setempat membeli tiket MotoGP 2022 Mandalika tidak ada kaitannya dengan pemerintah pusat.
Tjahjo menegaskan, tiap pemerintah daerah bisa menentukan kebijakan masing-masing. “Tidak harus koordinas pusat. Pemda kan punya kebijakan-kebijakan sendiri,” ujar Tjahjo, Kamis (3/3/3022).
Adapun target penjualan tiket MotoGP 2022 yaitu sebanyak 60 ribu tiket. Namun, hingga 20 Februari 2022, tiket yang terjual baru sebanyak 21.530 tiket.
Untuk mencapai target penjualan itu, Pemprov NTB pun melakukan pemetaan dengan mendistribusikan penjualan tiket ke dalam 10 klaster. Salah satunya, ASN di NTB wajib membeli 4.000 tiket.
Kemudian, bupati dan wali kota se-NTB 16.000 tiket. Berikutnya, klaster kapolda, kapolres, danrem, danlanal, danlanud 2.000, serta instansi vertikal daerah 2.000 tiket.
Sedangkan klaster BUMN dan perbankan 2.500 tiket, asosiasi profesi 2.000 tiket, guru dan pelajar 2.500 tiket, ustaz dan santri 500 tiket.
