Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), Daniel Johan menyayangkan adanya masalah terkait anggaran perjalanan dinas (perjadin) 2023 di Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebesar Rp5,03 miliar.
Kata Daniel, dugaan penyelewengan anggaran perjadin di Bapanas hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu, sempat ditanyakan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV DPR dengan Bapanas pada Senin (10/6/2024).
“Itu yang dipertanyakan pada saat RDP dengan kepala Bapannas beberapa waktu lalu. Di mana, perjadin yang ditemukan BPK tidak sesuai. Hal semacam ini memang harus dievaluasi secara menyeluruh. Ini badan (Bapanas) baru terbentuk sudah ada masalah,” kata Daniel saat dihubungi Sabtu (15/6/2024).
Celakanya, tak becus mengelola anggaran perjadin dengan prudent, Bapanas yang dipimpin Arief Prasetyo Adi malah mengusulkan tambahan anggaran Rp20,8 triliun.
Tambahan anggaran yang super jumbo itu, sudah termasuk program bantuan pangan beras atau bansos beras sebesar Rp20,2 triliun.
“Terkait anggaran yang diminta oleh Bapannas, ini perlu dipertanyakan,” tandas Daniel.
Bapannas, kata dia, seharusnya menjadi stabilasator pasokan dan harga. Bukan menjadi Lembaga ‘tukang’ impor beras seperti yang terjadi beberapa Waktu lalu.
“Jangan memperkecil peran badan pangan ini hanya untuk melakukan impor pangan dengan alasan stok dalam negeri tak cukup,” tandasnya.
Anggaran pangan harus dimulai dari hulu, yakni produksi pangan yang enjadi ranah Kementerian Pertanian (Kementan). Ironisnya, anggaran Kementan terus mengalami defisit tiap tahun.
“Lha kok malah Bapannas yang kebelet menambah anggaran Rp20,22 triliun dengan berbagai alasan kebutuhan,” ungkapnya.
Terkait tambahan anggaran Rp20,22 triliun pada 2025, menurut Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, akan digunakan untuk berbagai keperluan. Misalnya, membiayai bantuan pangan beras selama 6 bulan sebesar Rp16,68 triliun, bantuan ayam dan telur selama 6 bulan senilai Rp834,1 miliar.
Kemudian, program beras stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) senilai Rp1,5 triliun, jagung SPHP Rp535 miliar, kedelai SPHP Rp637,8 miliar, bencana alam dan darurat selama 1 tahun sebesar Rp37,9 miliar.
“Jadi total usulan tambahan anggaran untuk bantuan pangan cadangan pangan pemerintah (CPP) sebesar Rp20,22 triliun,” kata Arief di Komisi IV DPR, Jakarta, Senin (10/6/2024).
