Kantor Staf Presiden (KSP) meminta para menteri tetap fokus menjalankan agenda Jokowi. Para menteri diimbau untuk profesional menjalankan kewenangannya dan mengesampingkan kepentingan pribadi menjelang tahun politik.
Deputi V KSP, Jaleswari Pramodhawardani, mengatakan sudah sepatutnya menteri tegak lurus pada agenda presiden mengingat, secara konstitusi pengangkatan dan pemberhentian para menteri merupakan hak prerogatif presiden. Tak hanya itu, secara ketentuan perundang-undangan menteri merupakan pejabat pemerintahan.
“Dengan kewenangan yang besar, yakni tidak hanya diberikan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipercayakan oleh presiden langsung, sudah sepatutnya posisi menteri dipergunakan semaksimal mungkin untuk membantu jalannya agenda presiden,” kata Dani, di Jakarta, Selasa (10/5/2022).
Menurut Dani, memasuki akhir kepemimpinan periode kedua Jokowi, sudah selayaknya para menteri mengejar ketertinggalan agenda-agenda penting yang menjadi target pemerintah. Sebab jabatan menteri secara normatif harus dijalankan secara maksimal untuk kemajuan negara dan kesejahteraan rakyat.
Dani juga mengingatkan etika politik yang harus dijalankan menteri agar tidak membuat kebijakan atau keputusan pragmatis yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
“Bukan untuk kepentingan yang sifatnya pragmatis dan personal, bahkan mengarah ke konflik kepentingan,” ujarnya.
Diketahui KPU tengah menyiapkan rancangan PKPU terkait tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu. Selain itu, penyelenggara pemilu bersama pemerintah dan DPR juga mulai melakukan pembahasan untuk menetapkan masa kampanye. Pendaftaran parpol peserta pemilu dimulai pada Agustus 2022 sedangkan masa kampanye diusulkan KPU dimulai 14 Oktober 2023 hingga 10 Februari 2024.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)