Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengatakan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus berkomunikasi dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Demi anggaran program makan siang gratis segera putus.
“Kami terus berkomunikasi dengan Presiden Terpilih, Bapak Prabowo dan timnya. Dan ini (komunikasi) untuk memberikan clarity (kejelasan) mengenai bagaimana makanan bergizi gratis akan fit (sesuai) dengan RAPBN 2025,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers bertajuk “Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan RAPBN 2025” di Jakarta, Senin (24/6/2024).
Mantan Direktur Pelaksana World Bank ini, memastikan bahwa program makan siang gratis yang digagas Prabowo Subianto, bakal direalisasikan secara bertahap mulai 2025. Anggaran sudah disetujui Prabowo sebesar Rp71 triliun. “Presiden Terpilih Bapak Prabowo telah menyampaikan bahwa beliau menyetujui bahwa pelaksanaan program makan siang gratis dilaksanakan secara bertahap,” ujarnya.
Selanjutnya, Sri Mulyani membeberkan anggaran Rp 71 triliun yang dialokasikan untuk tahun pertama program makan siang gratis, sudah masuk dalam RAPBN 2025. “Untuk tahun pertama pemerintahan beliau, tahun 2025 telah disepakati alokasi sekitar Rp71 triliun dalam RAPBN 2025,” ucapnya.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menegaskan anggaran Rp71 triliun itu, sudah masuk dalam postur defisit 2025 yang dipatok di kisaran 2,29 persen hingga 2,82 persen. “Jadi angka Rp71 triliun, bukan merupakan on top di atas itu, tapi sudah di dalamnya,” tuturnya.
“Detail program makan bergizi gratis ini, akan dijelaskan tim presiden terpilih. Namun untuk postur APBN sudah kita masukan dan sudah disepakati bapak presiden terpilih (Prabowo Subianto). Semuanya bertahap dengan anggaran awal Rp71 triliun,” ujarnya.
Dalam konferensi pers ini, dihadiri juga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan dua anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintah, yaitu Thomas Djiwandono dan Budi Dwijandono. Keduanya adalah kakak-beradik dan keponakan Prabowo Subianto.