Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai cukup banyak kader Partai Amanat Nasional (PAN) yang potensial untuk menjadi menteri di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“PAN seharusnya diberi ruang di kabinet sebagai kompensasi keterlibatan di koalisi pemerintah, kader PAN sendiri cukup banyak yang potensial terutama di bidang ekonomi,” kata Dedi kepada inilah.com, Jumat 10 Juni 2022.
Menurut Dedi, masuknya PAN seharusnya tidak mempengaruhi relasi antarmitra koalisi karena dengan bergabungnya ke pemerintah, mereka memahami konsekuensinya, yaitu porsi kementerian untuk PAN.
Dedi mengamati sejumlah menteri yang layak dipertimbangkan untuk diganti, antara lain Menteri Agama dan Menteri Sosial. “Keduanya sama-sama gagal menjaga tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Dedi.
Kementerian Agama, sebut Dedi, memiliki catatan buruk semisal tata kelola dana haji, penyalahgunaan anggaran bantuan pesantren, dan juga kontroversi yang sering muncul. “Tetapi paling rasional menjadi bahan pergantian adalah soal indikasi korupsi, soal kontroversi itu soal personal,” tambahnya.
Demikian halnya Mensos, lanjut Dedi, masih berkait dengan data penerima bantuan yang tidak kunjung sinkron, sehingga potensi kerugian negara terus berlangsung.
Sebelumnya, Ekonom Institut for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mencermati perlunya Jokowi merombak jajaran kabinet pada menteri yang berkinerja buruk.
Menurut Nailul ada sejumlah menteri yang perlu diganti, antara lain yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ad Interim, Bahlil Lahadalia.
Adapun mengenai kader PAN yang hingga kini belum diakomodasi di kabinet padahal sejak Agustus tahun lalu mendukung pemerintahan, Nailul berpendapat, secara politik PAN sebenarnya bisa menagih jatah menteri ke Presiden Jokowi.
“Dan saya rasa paling masuk akal di antaranya Menteri KLHK. Atau yang non-ekonomi seperti Menteri Pemuda dan Olahraga,” sambung Nailul kepada inilah.com, Kamis 9 Juni 2022.
