Meski Ibu Kota Nusantara (IKN) milik semua anak bangsa, namun sepertinya tidak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Lahan perumahan untuk kelompok ini hingga saat ini belum terpikirkan otoritas proyek prestisius tersebut.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Junaidi Abdillah mengungkapkan kondisi tersebut dalam diskusi secara daring (12/12/2023) tentang BP Tapera bertemakan ‘Peran Strategis BP Tapera dalam Ekosistem Perumahan Indonesia’ di Jakarta.
“Kita juga sudah berkunjung ke IKN, progress pembangunan kita lihat sudah bergerak tapi sampai sekarang kami juga belum tahu dan mendiskusikan wilayah untuk pembangunan rumah MBR yang men-support nantinya IKN,” ucap Junaidi.
Padahal Junaidi mengharapkan pengadaan pembangunan rumah MBR di IKN pun perlu didukung berbagai pihak. Sebab, kelompok MBR ini juga terlibat dalam proses pembangunan IKN karena tidak mungkin para pekerja merupakan level atas semua.
Untuk itu, para tenaga kerja kelas menengah ke bawah juga perlu dipikirkan untuk tempat tinggalnya. Sebab peran mereka dibutuhkan untuk mendukung dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi baru.
“Karena sampai sekarang kita belum dapat lokasinya di mana. Kalau IKN akan jalan, siapa sih yang nanti men-support dari tenaga office boy dan yang selevel support kinerjanya, kasarnya di mana nanti tinggal ini juga perlu dipikirkan dan itu sampai sekarang belum terjawab oleh para pihak,” tegasnya.
Fenomena ini tidak sejalan dengan kebijakan Otoritas IKN yang memproyeksikan penduduk IKN di tahun 2045 akan mencapai 1,9 juta penduduk. Untuk tahap awal diprediksi akan terdapat 500 hingga 900 jiwa bermukim di IKN, sehingga perumahan hunian kalangan MBR sangat diperlukan.
Jadi tidak fokus mewujudkan IKN sebagai kota modern super canggih dengan teknologi tingkat tinggi.
