Alih-alih mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Presiden Joko Widodo mengumumkan bantalan sosial sebesar Rp24,17 triliun sebagai konpensasi rencana pengalihan subsidi BBM. Pengumuman tersebut, disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
“Jadi, dalam hal ini masyarakat akan diberikan tiga jenis apa yang disebut sebagai bantalan sosial. Pertama, BLT (Bantuan Langsung Tunai) untuk 20,65 juta kelompok masyarakat atau keluarga sebesar Rp150 ribu sebanyak 4 kali, itu Rp12,4 triliun,” kata Sri Mulyani didampingi Gubernur Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo dan Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam keterangan pers usai rapat dengan Presiden Jokowi melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Senin (29/8/2022).
Kedua, lanjut Menkeu, bantuan subsidi upah kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan. Nilai bantuan tersebut sebesar Rp600 ribu. “Ini dibayarkan sekali dengan anggaran Rp9,6 triliun,” ujarnya.
Selain itu (Ketiga), sambung dia, dilakukan pembayaran oleh pemerintah daerah dengan menggunakan 2% dari dana transfer umum, yaitu dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH). Nilainya, sebesar Rp2,17 triliun untuk membantu sektor transportasi, seperti angkutan umum dan nelayan serta tambahan perlindungan sosial.
“Jadi total bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini adalah sebesar Rp24,17 triliun,” ungkap Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengakui, pihaknya baru saja membahas dengan Presiden Jokowi mengenai pengalihan subsidi BBM. “Jadi dalam hal ini masyarakat yang akan mendapatkan bantuan sosial, dalam rangka untuk meningkatkan daya beli mereka terutama karena dalam beberapa waktu terakhir memang tendensi dari kenaikan harga yang berasal dari pengaruh global memang perlu untuk direspons,” papar dia.
Menurut Sri Mulyani, Jokowi memintanya bersama Menteri Sosial untuk menceritakan mengenai perkembangan dari inflasi global. Menkeu diminta untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa pemerintah mulai memberikan bantalan sosial tambahan.
“Ini sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar 24,17 triliun rupiah,” tegasnya.
Lebih jauh Sri Mulyani merinci bantalan sosial itu akan diberikan kepada: Pertama, 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) sebagai pengalihan subsidi BBM sebesar Rp12,4 triliun. “Jadi 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat yang akan mendapatkan anggaran sebesar Rp12,4 triliun yang akan mulai dibayarkan oleh Ibu Mensos Rp150 ribu selama 4 kali,” papar dia.
Untuk itu, Mensos akan membayarkannya dalam dua kali, yaitu Rp300 ribu pertama dan Rp300 ribu kedua. “Nanti Ibu mensos akan bisa menjelaskan secara lebih detail itu akan dibayarkan melalui berbagai saluran kantor pos di seluruh Indonesia untuk 20,65 juta keluarga penerima dengan anggaran Rp12,4 triliun,” papar Sri Mulyani.
Selain itu, sambung Menkeu, Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp600 ribu. “Ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan dengan total anggaran sebesar Rp9,6 triliun,” tuturnya.
“Ini juga nanti Ibu Menakertrans akan segera menerbitkan juknis (petunjuk teknis) sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut,” ucapnya.
Selain tadi (Rp12,4 triliun ditambah Rp9,6 triliun), pemerintah daerah juga diminta untuk melindungi daya beli masyarakat. Dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri akan menerbitkan aturan.
“Kami di kementerian Keuangan juga menetapkan Peraturan Menteri Keuangan di mana 2% dari dana transfer umum, yaitu DAU dan DBH diberikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi transportasi untuk angkutan umum sampai dengan ojek dan nelayan serta untuk perlindungan sosial tambahan,” ujarnya.
Mengurangi Tekanan dan Kemiskinan
Semua itu, kata Menkeu, diharapkan bisa mengurangi tekanan kepada masyarakat dan bahkan mengurangi kemiskinan. “Dengan itu, kita bisa memberikan dukungan kepada masyarakat yang memang dalam hari-hari ini dihadapkan pada tekanan terhadap kenaikan harga. Demikian yang bisa kami sampaikan dari rapat bersama Bapak Presiden yang baru saja selesai,” imbuhnya.
Pemerintah sedang menyiapkan sejumlah skema terkait perubahan kebijakan harga BBM subsidi, yakni pertalite dan solar. Tujuannya, agar kuota BBM yang disubsidi pemerintah dapat mencukupi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun sesuai pagu APBN 2022.
Adapun belanja subsidi dan kompensasi yang dikucurkan pemerintah hingga Agustus 2022 sudah mencapai Rp502,4 triliun, yang terdiri dari subsidi energi Rp208,9 triliun dan kompensasi energi sebesar Rp293,5 triliun.
Padahal, untuk kuota subsidi Pertalite saja, hanya tersisa 6 juta kiloliter dari 23 juta kiloliter subsidi yang disepakati hingga akhir 2022. Dengan sisa kuota tersebut, pemerintah memperkirakan pertalite subsidi akan habis pada Oktober 2022.
