Suksesi Panglima TNI Harus Kedepankan Nilai Kesetaraan

Jangan ada lagi yang menggunakan isu matra laut yang sudah berpuasa lama menjadi Panglima TNI, suksesi posisi Jenderal Andika Perkasa harus fokus pada kesetaraan peluang.

Pengamat Militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan ketiga kepala staf TNI, baik KSAD, KSAL, hingga KSAU sama-sama memiliki peluang untuk duduk sebagai Panglima TNI.

“Selebihnya harus dilihat bahwa sebenarnya mereka (KSAD, KSAL, KSAU) setara dan memiliki keunggulannya masing-masing sesuai matra. Jadi ini soal kesetaraan kesempatan, kelayakan dan kepatutan saja,” tegasnya, Rabu (23/11/2022).

Dia menduga persepsi publik soal lampu hijau bagi KSAL Laksamana Yudo Margono menjadi calon Panglima TNI yang akan diajukan Presiden Joko Widodo (Jokowi), mencuat karena adanya pertemuan Yudo dengan Menteri Sekretasi Negara (Mensesneg) Pratikno, pada Senin (21/11/2022).

Selain itu, sambung dia, fakta bahwa matra laut yang telah ‘puasa’ dari jabatan Panglima TNI selama 9 tahun, makin memperkuat persepsi publik tersebut. Dia menegaskan, baik kepala staf angkatan atau panglima, sama-sama jenderal bintang empat.

Perbedaannya, tambah dia, hanya pada peran, tanggung jawab dan kewenangan. “Saya enggak mau sebut (jika KSAL jadi panglima TNI) itu sebagai obat. Jangan gunakan diksi itu. Ini soal kesetaraan peluang,” tegasnya.

Fahmi menyinggung jika memang nantinya Yudo terpilih sebagai panglima TNI pengganti Andika tentu hal ini akan mengulang situasi serupa saat Andika menjadi Panglima TNI.

“Spekulasi itu kan muncul karena ada situasi serupa ketika Mensesneg Pratikno bertemu Jenderal Andika di Mabesad beberapa waktu sebelum surpres dikirim ke DPR, yang entah kebetulan atau tidak, ternyata memang mengusulkan namanya sebagai calon tunggal,” pungkasnya.

Kendati demikian, Fahmi mengatakan, masyarakat boleh-boleh saja berspekulasi. Namun, ketika sudah ada nama usulan keluar dari kantong presiden, semua pihak ia minta untuk menghormatinya.

“Yang penting bagi saya adalah semuanya harus berakhir, selesai dan dihormati, lalu soliditas dan loyalitas ditegakkan, ketika usulan Presiden sudah disetujui DPR,” tegasnya.

Fahmi berharap, jangan sampai karena persoalan suksesi Panglima TNI malah menimbulkan kesan adanya disharmonisasi di internal TNI. “Dan di masa depan, kita tidak ingin lagi mendengar adanya isu disharmoni di internal TNI maupun pengabaian terhadap prinsip-prinsip supremasi sipil dan demokrasi seperti kita saksikan beberapa waktu lalu, hanya karena persoalan suksesi Panglima TNI,” tandasnya.