Subsidi Pupuk Mengecil, Politisi Demokrat Sebut Tak Propetani Lagi

Kebijakan subsidi pupuk yang dari tahun ke tahun semakin mengecil memunculkan dugaan di publik, jika pemerintah sudah tidak propetani lagi.

Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan, mengingatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDB Indonesia masih cukup signifikan, yakni Rp2,42 triliun atau setara 12,4 % PDB sepanjang 2022. Belum lagi, serapan tenaga kerja sektor pertanian juga masih sangat besar, yakni sebanyak 38,7 juta atau 28,61 % dari total pekerja pada Agustus 2022.

“Faktanya sektor pertanian masih memberikan sumbangsih yang sangat besar pada perekonomian. Seharusnya daya saing sektor ini perlu terus didukung, dari aspek hulu maupun hilir,” ujar politisi senior Partai Demokrat seperti mengutip laman resmi MPR, Kamis (25/5/2023).

Aspek kuantitas dan kualitas hasil pertanian, pengolahan, penjualan, maupun kesejahteraan para perani harus tetap menjadi perhatian. Pemerintah juga harus punya skema kebijakan yang tepat arah untuk memastikan daya saing sektor ini tetap terjaga.

Sebab, pupuk adalah sarana produksi pertanian yang perlu dijaga alokasi dan kualitasnya. Jika pupuk tidak tersedia, atau harganya mahal sehingga tidak terjangkau, maka tentu produktivitas pertanian melemah.

Akhirnya petani merugi, rakyat menderita. Maka fungsi kebijakan memastikan rantai produksi ini berjalan optimal. Inilah yang menjadi dasar mengapa negara mesti hadir untuk mengatur alokasi dan harga pupuk dengan skema subsidi. “Pupuk yang tersedia dan terjangkau adalah komponen penting dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian,” paparnya.

Untuk itu, Syarief Hasan menilai kebijakan subsidi pupuk semakin tidak propetani. Buktinya, alokasi dari APBN terus mengalami penurunan. Pada tahun 2019, belanja subsidi pupuk ditetapkan sebesar Rp34,3 triliun, terus menurun menjadi Rp31,09 triliun pada 2020, Rp27,15 triliun pada 2021, dan semakin menurun menjadi Rp25,3 triliun pada 2022.

Apalagi tahun 2023, subsidi pupuk bahkan hanya dianggarkan Rp24 triliun. Padahal upah riil sektor pertanian adalah yang terendah di Indonesia. Fakta subsidi ini justru hanya akan semakin menyengsarakan petani.

“Negara harus hadir untuk memilah dan memprioritaskan kepentingan rakyat. Sektor pertanian masih menjadi tumpuan terbesar pekerja di Indonesia, maka sudah seharusnya pemerintah mengambil kebijakan afirmasi yang konsisten,” jelasnya.

Dia mengingatkan, membangun sektor pertanian harus dilakukan dengan menyeluruh, termasuk dalam hal ini menjamin sarana produksi terjamin. “Jika pemerintah semakin memperkecil alokaksi subsidi pupuk, maka tentu pantas kita bertanya, apakah pemerintah memang tidak berpihak pada kesejahteraan petani?” tegas Syarief.