Kamis, 26 Jan 2023 – 20:15 WIB
Menko Maritim dan Investasi Luhut B Pandjaitan kembali memantik kontroversi, lantaran menyebut gelaran OTT KPK memburuk citra negara ketika memberi sambutan dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024, di Jakarta, Selasa (20/12/2022). (Foto: Info Publik)
Meski banyak kalangan mengkritik wacana subsidi pembelian kendaraan listrik yang dianggarkan Rp5 triliun, pemerintah bergeming. Anjing menggonggong kafilah tutup kuping.
Kalau tak ada aral, Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, subsidi pembelian kendaraan listrik, diumumkan di awal bulan depan.
“Mudah-mudahan tidak ada hambatan (subsidi pembelian kendaraan listrik). Nanti kita dengerin, kita minta supaya detil. Kemungkinan Februari awal (pengumuman),” kata Menko Luhut dalam acara Saratoga Investment Summit, Jakarta, Kamis (26/1/2023).
Menko Luhut menjelaskan, insentif disiapkan bagi masyarakat yang tertarik membeli motor listrik anyar. Nilainya mencapai Rp7 juta. Khusus subsidi untuk konversi motor listrik, Menko Luhut tak berikan bocoran. Angkanya masih digodok. Sempat ada usulan, subsidnya antara Rp5 juta, hingga Rp8 juta. “Untuk motor konversi ada angkanya. Nanti diumumkan. sabar ya,” ujarnya.
Adapun insentif ini nantinya akan diprioritaskan pada rakyat yang membutuhkan. “Akan diprioritaskan pada rakyat yang sederhana,” terangnya.
Perihal skema pemberian insentif, Luhut belum bisa memberikan perinciannya dan dia minta untuk menunggu pengumuman yang akan disampaikan dalam waktu dekat.
Angka yang dipaparkan Luhut perihal insentif pembelian motor listrik baru agak berbeda dengan yang pernah disampaikan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sebelumnya. Maklum, besaran insentif yang akan diberikan ke masyarakat masih dalam tahap diskusi lebih lanjut.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sempat memberikan gambaran bahwa China dan negara-negara di Eropa memberikan insentif kendaraan listrik. Juga Thailand yang merupakan kompetitor industri otomotif bagi Indonesia.
Insentif kendaraan listrik yang diterapkan di negara seperti Thailand perlu menjadi perhatian di Indonesia agar pertumbuhan kendaraan listrik di Indonesia bisa lebih cepat.
Pada Desember 2022 lalu, Menperin Agus memberikan gambaran, insentif yang akan diberikan untuk pembelian mobil listrik besarnya sekitar Rp 80 juta, dan untuk mobil listrik berbasis hybrid sekitar Rp40 juta.
Sedangkan untuk jenis kendaraan roda dua, pembelian motor listrik memperoleh insentif Rp8 juta. “Sementara, motor konversi menjadi motor listrik mendapat insentif sekitar Rp 5 juta,” jelas Menperin Agus.
Insentif bagi pembelian kendaraan listrik bertujuan untuk mendorong agar penggunaan mobil atau motor listrik bisa semakin cepat. “Selain itu, terdapat beberapa manfaat dengan mempercepat penggunaan mobil/motor listrik,” papar Menperin Agus.
Ekonom senior Indef Aviliani menyarankan pemerintah meninjau ulang rencana subsidi pembelian kendaraan listrik. Subsidi kendaraan listrik, bukanlah sesuatu yang mendesak alias urgent. Serta, tidak memberikan efek domino terhadap perekonomian nasional.
Aviliani mengatakan, saat ini, Indonesia belum memiliki industri perakitan serta infrastruktur untuk pengembangan kendaraan listrik. Seperti Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang mumpuni dan merata.
Karena industri perakitan kendaraan listrik di dalam negeri, belum tersedia, maka pemerintah, kata Aviliani, akan mengimpornya. “Artinya, program ini tidak akan memberikan penambahan nilai bagi perekonomian, justru akan semakin ketergantungan dengan produk impor. Jadi ini menurut saya sih belum terlalu urgent ya. Masih perlu dimatangkan lagi,” ujar Aviliani dalam Indef School of Political Economy (ISPE), Jakarta, Selasa (13/12/2022).
Iwan Purwantono
