Pemerintahan Jokowi dinilai punya kepedulian tinggi terhadap kaum perempuan dan disabilitas. Ada rencana mendorong kesetaraan perlakuan terhadap disabilibiltas masuk dalam pembahasan G20.
Tak main-main, pengakuan tersebut meluncur dari Angkie Yudistia, Staf Khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam diskusi daring bertema “Perempuan Berdaya, Bangsa Berjaya” yang digelar Forum Merdeka Barat 9 (FMB9), dikutip Selasa (12/4/2022).
Sejauh ini, Angkie mengatakan, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi terus menunjukkan komitmen untuk memberikan perlindungan dan menyelesaian isu kesetaraan penyandang disabilitas. “Hal ini dibuktikan dengan membentuk dan melantik anggota Komisi Nasional Disabilitas (KND) serta
dilibatkan dalam panggung gelaran G20 tahun 2022,” papar Angkie.
Ya, Angkie benar. Isu kesetaraan terhadap penyandang disabilitas di berbagai sektor, bakal diperjuangkan Indonesia dalam forum G20 ini. “Ini momentum yang membuktikan bahwa perempuan dengan berkebutuhan khusus menjadi inklusifitas. Jadi negara itu sebenarnya hadir untuk perempuan dengan berkebutuhan khusus,” kata Angkie.
Angkie menyebut, sejumlah gebrakan kebijakan pemerintah menunjukkan kepada publik betapa negara sungguh hadir menyelesaian isu kesetaran penyandang disabilitas. Kehadiran negara sebagai komitmen untuk memberikan
kesempatan yang sama kepada para penyandang disabilitas.
“Dan ini kita menyaksikan sendiri bagaimana Presiden dan juga jajaran di pemerintahaan menunjukkan kepada publik akan komitmen untuk memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dengan kebutuhan khusus,” ujarnya.
Angkie mengakui, tidak pernah menyangka akan ditunjuk Presiden Jokowi menjabat Staf Khusus bidang Sosial. Namun, menurutnya, penunjukannya ini, merupakan bentuk komitmen pemerintah melalui Presiden Jokowi dalam memberi ruang bagi penyandang disabilitas untuk berkontribusi kepada bangsa dan negara.
“Namun, Bapak Presiden yang benar-benar mau memberi ruang kepada penyandang disabilitas, perempuan dengan berkebutuhan khusus seperti saya untuk berkontribusi,” paparnya.
Angkie menilai, tugas dan tanggung jawab yang diemban menjadi bhakti kepada negeri, presiden dan bagian dari bhakti kepada penyandang disabilitas di Indonesia untuk saling berdaya dan memberdayakan.
“Jadi kalau dibilang perasaannya pada waktu itu awalnya juga sempat bingung gitu, tapi bisa karena terbiasa dengan mengikuti bagaimana sih lingkungan goverment kita ini bekerja. Jadi lama-lama bisa juga karena terbiasa,” ungkap
Angkie.
Angkie menuturkan, selama menjabat sebagai Stafsus Presiden, pihaknya kerap berdiskusi dengan kementerian terkait soal bagaimana merealisasikan kebijakan-kebijakan, utamanya untuk melindungi tenaga kerja disabilitas. “Kita banyak berdiskusi bagaimana merealisasikan kebijakan-kebijakan untuk melindungi tenaga kerja yang disabilitas,” ujarnya.
Selama 2020 hingga 2021 yang merupakan tahun-tahun penuh tantangan bagi Indonesia usai dihantam pandemi COVID-19, tantangan bagi penyandang disabilitas semakin bertambah besar. “Pandemi COVID-19 ini, membuat perubahaan yang super ekstra dalam kehidupan seharian kita. Jadi, kami memberi dukungan terhadap kebijakan pemerintah untuk mensukseskan program vaksinasi, terutama untuk disabilitas,” bebernya.
