Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap penyebab gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil. Hal ini disebabkan persaingan bisnis tekstil yang semakin ketat, sementara pasokan berlebih.
Menurut Sri Mulyani, kondisi ini memicu praktik dumping atau upaya menjual barang ke luar negeri dengan harga lebih murah dibandingkan harga di dalam negeri.
“Di dunia terjadi kelebihan kapasitas (tekstil), sehingga terjadi banyak sekali dumping. Jadi kita harus hati-hati untuk melindungi ekonomi kita di dalam negeri,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan DPD RI, seperti dikutip Rabu (19/6/2024).
Dia pun mengatakan pemerintah sudah melakukan pengetatan barang bawaan penumpang dari luar negeri. Namun, ini menuai kontra dari masyarakat.
Menurutnya, kebijakan ini diambil karena adanya banjir tekstil dan barang dari tekstil impor di pasar dalam negeri. Hal tersebut membuat produk dalam negeri kalah saing. Bahkan, ritel modern dan tradisional pun ikut terdampak.
“Yang kemarin-kemarin terjadi banjir (impor) sampai Tanah Abang sepi menyebabkan kita mencoba perketat masuk barang-barang, tapi kemudian menimbulkan ekses dampak ke para penumpang dan ini kemudian direlaksasikan lagi,” ungkap Sri Mulyani.
Adapun, aturan barang bawaan penumpang ini dalam rangka menjaring banyaknya aksi ‘jasa titipan’ barang dari luar negeri, untuk sepatu hingga pakaian. Namun, pengetatan ini telah dibatalkan.
Sri Mulyani menuturkan Kementerian Keuangan akan tetap berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga mengenai masalah tekstil dan besi baja.
“Itu dua yang paling fokus karena di dunia terjadi ekses kapasitas, terjadi banyak sekali dumping dan kita harus hati-hati terhadap kebutuhan kita melindungi ekonomi dalam negeri,” tegasnya.
Akibat banjir tekstil dan produk dari tekstil impor ini, badai PHK di industri tekstil dan produk tekstil (TPT) makin parah belakangan ini. Kenaikan PHK terlihat di awal hingga pertengahan tahun 2024, angkanya lebih besar dibandingkan tahun lalu.
