Organisasi Angkutan Darat atau Organda Kabupaten Sukabumi meminta PT Pertamina mengecualikan sopir angkutan kota atau angkot dalam pemberlakuan pembelian BBM subsidi melalui aplikasi MyPertamina.
“Meskipun untuk Kabupaten Sukabumi masih belum tahun kapan akan mulai berlaku pembelian BBM subsidi melalui aplikasi MyPertamina, tetapi sopir angkot maupun angkutan umum (non-daring) lainnya resah, karena mayoritas dari mereka tidak memiliki smartphone atau handphone android,” kata Sekretaris Organda Kabupaten Sukabumi Dede Abdul Latif di Sukabumi pada Jumat, (1/7/2022).
Menurut Dede, ribuan sopir angkot di Kabupaten Sukabumi masih belum paham teknologi. Bahkan banyak dari mereka yang tidak memiliki ponsel android.
Selain itu, pihaknya minta pengecualian untuk para sopir angkot di Kabupaten Sukabumi ini karena mereka merasa terbebani untuk membeli ponsel android. Apalagi seperti hingga saat ini pendapatan mereka pun minim hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
Belum lagi, para sopir harus memikirkan biaya pendidikan anak-anaknya, makan keluarganya dan kebutuhan lainnya. Sehingga mereka tidak mempunyai pikiran untuk membeli handphone android.
“Mayoritas dari sopir angkot belum terbiasa bertransaksi secara online apalagi harus melakukan scan barcode. Kami pun mengkhawatirkan akan terjadi antrean panjang angkot di SPBU,” tambahnya.
Dede mengatakan, banyak sopir angkot yang mempertanyakan soal kebijakan Pertamina tersebut. Sebab meraka masih belum paham soal mekanismenya untuk bisa tetap membeli BBM tanpa menggunakan ponsel.
Sopir Angkot Minta Solusi Agar Bisa Beli BBM
Di sisi lain, ia pun mengapresiasi langkah Pertamina yang melakukan penertiban penyaluran BBM melalui sistem ini. Namun Pertamina juga harus menyiapkan solusi khususnya bagi para sopir angkot.
Sementara, Area Manager Comrel dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat Eko Kristiawan mengatakan penyaluran pertalite maupun solar subsidi masih memiliki berbagai tantangan.
Di antaranya penyaluran yang tidak tepat sasaran, di mana masih banyak pengguna yang seharusnya tidak berhak mengonsumsi BBM bersubsidi tetap membelinya. Sehingga ini mempengaruhi kuota yang harus Pertamina Patra Niaga patuhi selaku badan usaha yang mendapat penugasan.
“Jika tidak ada kebijakan seperti ini kuota BBM subsidi yang ditetapkan selama satu tahun tidak akan mencukupi. Maka perlu suatu mekanisme baru, bagaimana subsidi energi ini benar-benar tepat sasaran,” katanya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)