Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah terus mengupayakan untuk mencari jalan tengah masalah minyak goreng di Tanah Air. Pemerintah ingin menata kembali masalah minyak goreng dari hulu hingga ke hilir.
Tujuannya agar masalah pasokan dan harga minyak goreng seperti sekarang ini tidak terulang kembali sekaligus penerimaan negara bisa tetap bertambah.
“Di hulu, pemerintah harus dapat dan terus menyejahterakan petani sawit. Sedangkan di hilir, pemerintah harus menjamin pemenuhan masyarakat. Ini dalam mencari dan membeli minyak goreng dengan harga yang wajar,” katanya dalam konferensi pers daring di Jakarta, Minggu (5/6/2022).
Di sisi lain, pemerintah juga harus meyakinkan para pengusaha minyak goreng, distributor dan pengecer. Meyakinkan bahwa mereka dapat bergerak dan mendapatkan laba yang sesuai atas jasa produksi yang mereka lakukan.
“Kita tidak ingin juga pengusaha atau UMKM menjadi tidak mendapat untung dengan kepatutan,” katanya.
Luhut mengungkapkan pentingnya pembukaan ekspor CPO dan bahan baku minyak goreng karena ekspor tersebut berkaitan erat dengan pendapatan para petani sawit.
“Ketika ekspor meningkat, semua mata rantai produksi dan distribusi bisa kembali berjalan. Dengan demikian kita berharap nanti harga TBS petani juga akan membaik,” katanya.
Luhut juga mengatakan kementerian/lembaga telah bekerja keras untuk mewujudkan agar keran impor kembali buka.
“Kami telah membuka peluang lebih dari 1 juta ton ekspor dan secara bertahap ini juga sudah berjalan,” katanya.
Luhut memastikan pemerintah akan terus memantau kinerja ekspor, terutama dampaknya terhadap harga tandan buah segar (TBS) sawit di tingkat petani.
“Langkah-langkah percepatan akan diambil jika nanti harga TBS di tingkat petani dirasa masih terlalu rendah, pemerintah secara nonstop menggodok kebijakan terkait hal ini. Kami berharap nanti harga TBS itu tidak kurang dari Rp2.500 dan kami harap juga nanti bisa lebih dari itu,” pungkas Luhut.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)