Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menepis isu yang berkembang terkait acara Silaturami Nasional (Silatnas) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), di Istora Senayan, sebagai deklarasi dukungan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi tiga periode. Tito memandang, pernyataan Apdesi terkait tiga periode masa jabatan Presiden bukan bentuk dukungan, melainkan sebatas aspirasi.
“Saya melihat itu sebagai aspirasi,” kata Tito usai Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (5/4/2022).
Menurut Tito, aspirasi tersebut memiliki kedudukan yang sama. Pasalnya adanya jaminan penyampaian pendapat di muka umum seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
“Sehingga, ketika ada orang menyampaikan aspirasi, boleh diterima atau tidak, dan harus disampaikan tidak mengganggu hak asasi orang lain serta mematuhi norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat,” terang Tito.
Mantan Kapolri ini mengaku hadir langsung di Silatnas Apdesi tersebut. Tito menegaskan tidak ada deklarasi tiga periode masa jabatan Presiden.
“Saat di luar, kepala desa sudah ramai, ada yang teriak-teriak ‘Pak tiga periode, ya, Pak, tiga periode’, lalu Pak Jokowi hanya senyum saja dan masuk ke dalam mobil,” ungkap Tito.
Dia memaparkan, acara Silatnas Apdesi di Istora Senayan terbagi dua sesi. Pertama, tentang pembangunan desa dan yang menjadi pembicara adalah Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) dan moderator dari DPD RI. Kedua, acara perkenalan Presiden Jokowi dan aspirasi Apdesi oleh Surta Wijaya.
Dalam kesempatan itu, Tito menjelaskan, Presiden Jokowi hanya bisa memenuhi anggaran operasional kepala desa dari DAU sebesar 3 persen. Sedangkan Apdesi meminta 5 persen.
“Terkait pembayaran gaji kepada kepala desa tiap 3 bulan, Presiden baru tahu. Beliau memerintahkan kepada saya dan Menteri Keuangan agar mereka diberikan gaji tiap bulan,” katanya.
Meski begitu, ada aspirasi Apdesi yang menuai penolakan, yaitu,penambahan anggaran desa. Pasalnya, saat ini kondisi finansial Indonesia masih tertekan pascapandemi COVID-19.
Oleh karena itu, Silatnas Apdesi itu bukan acara politik. Selain itu, tidak ada deklarasi tiga periode masa jabatan presiden.
Tito turut memberikan keterangan tentang penyelenggaraan Pemilu 2024. Ia memaparkan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berpatokan kepada rapat di Komisi II DPR.
Rapat yang memutuskan pelaksanaan Pemilu 2024 pada tanggal 14 Februari 2024. Adapun pilkada pada 27 November 2024.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)