Presiden Joko Widodo meminta anggota kabinet untuk tidak kerja standar. Kepala negara menilai kondisi dunia sedang tidak normal maka para menteri diminta tidak menjalankan tanggung jawabnya sebatas melaksanakan rutinitas saja.
Jokowi menyampaikan pesan tersebut sewaktu membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022 di Istana Negara, Kamis (18/8/2022). “Kita tidak boleh bekerja standar, tidak bisa lagi, karena keadaannya tidak normal. Kita tidak boleh bekerja rutinitas, karena memang keadaannya tidak normal,” kata Jokowi.
Hadir dalam rapat tersebut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta para anggota Kabinet Indonesia Maju. Hadir pula Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
Jokowi tidak menjabarkan kerja standar yang dimaksud. Dia hanya menyentil para pejabat negara termasuk gubernur hingga wali kota tidak bisa lagi menggunakan standar pakem dalam menjalankan tugasnya.
“Tidak bisa kita memakai standar-standar baku, standar-standar pakem, tidak bisa. Para menteri, gubernur, bupati, wali kota, juga sama, tidak bisa lagi kita bekerja rutinitas, tidak,” ungkap Jokowi.
Jokowi meyakink dunia sedang menghadapi situasi yang tidak mudah. Setelah dihantam COVID-19 muncul sejumlah krisis selain perang yakni energi, pangan dan keuangan.
“Dunia menghadapi situasi yang sangat sulit. Semua negara menghadapi situasi yang sangat-sangat sulit. Dimulai dari pandemi COVID-19 yang belum pulih dan beberapa negara saat ini masih pada angka yang tinggi, kemudian masuk muncul perang, muncul krisis pangan, muncul krisis energi, muncul krisis keuangan, inilah yang saya bilang tadi keadaan yang sangat sulit,” tuturnya.
Presiden Jokowi menyebut para pejabat pemerintah tidak bisa bekerja hanya melihat angka makro. “Tidak bisa, tidak akan jalan, percaya saya. Makro dilihat, mikro dilihat, lebih lagi harus detail juga dilihat lewat angka-angka dan data-data karena memang keadaannya tidak normal,” ungkap Presiden.
Presiden Jokowi meminta agar para bupati, wali kota, dan gubernur betul-betul mau bekerja sama dengan Tim TPID di daerah dan Tim Inflasi di pusat.
“Tanyakan di daerah kita apa yang harganya naik, yang menyebabkan inflasi? Bisa saja beras, bisa. Bisa saja tadi, bawang merah bisa, bisa saja cabai dan dicek Tim Pengendali Inflasi Pusat cek, daerah mana yang memiliki pasokan cabai yang melimpah atau pasokan beras yang melimpah, disambungkan. Ini harus disambungkan karena negara ini negara besar sekali (ada) 514 kabupaten/kota dan 37 provinsi dengan DOB (daerah otonomi baru) yang baru. Ini negara besar,” tambah Presiden.
Berdasarkan catatan Bank Indonesia maupun Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, inflasi di Indonesia saat ini mencapai 4,94 persen atau lebih besar dari target inflasi 3 persen +/- 1 persen namun masih lebih rendah dibanding negara-negara lain.
“Lihat negara-negara lain coba, tinggi-tinggi banget sudah, di atas 5. Ada yang sudah di angka 79 persen, Uni Eropa sudah 8,9 persen, Amerika Serikat sudah 9,1 kemarin turun 8,5 persen, bukan sesuatu yang mudah dan ini menjadi momok semua negara,” ungkap Presiden.
Presiden Jokowi menyebutkan 5 provinsi dengan tingkat inflasi paling tinggi, yaitu Jambi (8,55 persen), Sumatera Barat (8,01 persen), Bangka Belitung (7,77 persen), Riau (7,04 persen), dan Aceh (6,97 persen).
“Tolong ini dilihat secara detail yang menyebabkan ini apa. Agar bisa kita selesaikan bersama-sama dan bisa turun lagi di bawah 5 persen, syukur bisa di bawah 3 persen. Provinsi harus tahu posisi inflasi saya di angka berapa, nanti saya ke daerah, saya tanya jangan gelagapan tidak mengerti posisi inflasi provinsinya berada di angka berapa,” tegas Presiden.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)