Anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan dengan tegas menolak protes China terkait pengeboran minyak dan gas alam oleh pihak Indonesia di perairan Natuna Utara kawasan Laut Cina Selatan.
“Jawaban kami sangat tegas, bahwa kami tidak akan menghentikan pengeboran karena itu adalah hak kedaulatan kami,” kata Farhan kepada Reuters seperti dikutip Kamis (2/12/2021).
Farhan mengatakan bahwa pemerintah Indonesia mengecilkan ketegangan dari kebuntuan di depan umum. Para pemimpinnya ingin sediam mungkin, karena jika surat protes dari China itu bocor ke media mana pun, hal tersebut akan menciptakan insiden diplomatik, katanya.
“(Surat itu) sedikit mengancam, karena itu adalah upaya pertama diplomat China untuk mendorong agenda nine-dash line mereka terhadap hak-hak kami di bawah Hukum Laut,” tambah dia lagi.
Farhan mengatakan bahwa China, dalam surat terpisah, juga memprotes latihan militer Garuda Shield yang sebagian besar berbasis darat pada Agustus, yang berlangsung selama kebuntuan itu.
Latihan tersebut, yang melibatkan 4.500 tentara dari AS dan Indonesia, telah menjadi acara rutin sejak 2009. Ini adalah protes pertama China terhadap mereka, menurut Farhan.
“Dalam surat resmi mereka, pemerintah China mengungkapkan keprihatinan mereka tentang stabilitas keamanan di daerah itu,” katanya.
Sebelumnya, Reuters mewartakan bahwa mereka mendapat informasi dari empat orang sumber yang menyebutkan China, melalui surat tertutup, meminta Indonesia menghentikan pengeboran minyak dan gas alam serta latihan militer di Laut Natuna Utara yang mereka klaim sebagai bagian wilayah Nine Dash Line di Laut Cina Selatan pada awal tahun ini,
Permintaan China belum pernah terjadi sebelumnya dan pemerintah Indonesia tampaknya sengaja tidak mempublikasikannya ke media karena melihat China sebagai mitra dagang terbesar.
Salah satu surat dari diplomat China kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia dengan jelas mengatakan kepada Indonesia untuk menghentikan pengeboran di rig lepas pantai sementara karena itu terjadi di wilayah China.
Reuters juga melaporkan bahwa Kedutaan China di Jakarta juga tidak menanggapi permintaan komentar.
Tiga orang lainnya, yang mengaku telah diberi pengarahan tentang masalah tersebut, membenarkan adanya surat tersebut. Dua dari orang-orang itu mengatakan China berulang kali menuntut agar Indonesia menghentikan pengeboran.
Indonesia mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusifnya di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut dan menamakan wilayah itu sebagai Laut Natuna Utara pada 2017.
China keberatan dengan perubahan nama tersebut dan bersikeras bahwa jalur air tersebut berada dalam klaim teritorialnya yang luas di Laut Cina Selatan yang ditandai dengan ‘sembilan garis putus-putus’ atau Nine Dash Line berbentuk U, sebuah batas yang tidak memiliki dasar hukum menurut Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag pada tahun 2016.
China adalah mitra dagang terbesar Indonesia dan sumber investasi terbesar kedua, menjadikannya bagian penting dari ambisi Indonesia untuk menjadi ekonomi papan atas. Para pemimpin Indonesia tetap diam tentang masalah ini untuk menghindari konflik atau pertengkaran diplomatik dengan China, kata Farhan dan dua orang lainnya yang berbicara kepada Reuters.
Farhan mengatakan bahwa China, dalam surat terpisah, juga memprotes latihan militer Garuda Shield yang sebagian besar berbasis darat pada Agustus, yang berlangsung selama kebuntuan itu.
Latihan tersebut, yang melibatkan 4.500 tentara dari AS dan Indonesia, telah menjadi acara rutin sejak 2009. Ini adalah protes pertama China terhadap mereka, menurut Farhan.
“Dalam surat resmi mereka, pemerintah China mengungkapkan keprihatinan mereka tentang stabilitas keamanan di daerah itu,” katanya.
Di tempat terpisah, Kementerian Luar Negeri Indonesia memberikan respons terkait kabar protes China yang meminta Indonesia menghentikan pengeboran minyak dan gas alam serta latihan militer di kawasan Laut Cina Selatan.
Juru bicara Kemenlu Teuku Faizasyah mengatakan bahwa permintaan tertulis dari China itu bersifat tertutup, sehingga ia tidak mengonfirmasi lebih jauh soal protes tersebut.
“Saya tidak bisa mengonfirmasi berita yang beredar tersebut. Komunikasi diplomatik, terlebih lagi yang tertulis bersifat tertutup dan sesuai ketentuan baru bisa dibuka ke publik setelah periode yang lama. Jadi saya tidak bisa konfirmasi berita tersebut dan juga yang menjadi rujukan komunikasi yang dimaksud,” ujarnya saat dikonfirmasi kebenaran protes tersebut di Jakarta, Kamis (2/12/2021).
Beri Komentar (menggunakan Facebook)