Ototekno

Setelah Yamaha, Pemerintah Jepang Lanjut Gerebek Kantor Pusat Honda dan Mazda


Usai memeriksa Yamaha, Kementerian Transportasi Jepang juga mengirim tim inspeksi ke kantor pusat Honda dan Mazda terkait skandal pelanggaran uji keselamatan kendaraan.

Mungkin anda suka

Tim kementerian, yang terdiri dari lima pejabat, memasuki kantor pusat Honda Motor di Tokyo pada Senin (10/6/2024). Mereka menyatakan Honda melakukan pelanggaran pada 22 model. Kegiatan penipuan tersebut terungkap pada tes kebisingan dan output mesin mobil, termasuk model Fit dan N-Box yang diproduksi dari 2007 hingga 2022.

Penjualan dari model-model tersebut mencapai total 3,25 juta unit, mengutip Japan News, Selasa (11/6/2024).

Dilansir dari NHK World, Kementerian Transportasi Jepang berencana menyelidiki lebih lanjut data uji kendaraan Honda, yang digunakan untuk mendapatkan sertifikasi jalan dan keselamatan kendaraan, serta kebijakan manajemen internal.

Honda menjadi produsen kendaraan keempat yang diperiksa pemerintah mengenai pelanggaran uji kendaraan. Sebelumnya kementerian itu sudah menggerebek tiga produsen lainnya, yakni Toyota, Suzuki, dan Yamaha.

Selain Honda, kementerian juga menggerebek kantor pusat Mazda di Fuchi, Prefektur Hiroshima. Mazda ditemukan melakukan pelanggaran pada uji tabrak dan data output mesin untuk lima model, termasuk dua model yang masih diproduksi saat ini, Roadster RF dan Mazda2, dikutip Kyodo News, Selasa.

Total ada 38 model terlibat skandal ini yang diproduksi lima perusahaan itu.

Pelanggaran lima produsen ini baru terungkap setelah Kementerian Transportasi Jepang menyelidiki 85 produsen mobil dan pemasok suku cadang masalah sertifikasi kendaraan diperoleh dengan benar atau tidak. Penyelidikan ini dilangsungkan usai skandal serupa dilakukan Daihatsu.

Chairman Toyota Akio Toyoda menyatakan pada konferensi pers minggu lalu bahwa ia ingin berkolaborasi dengan pemerintah untuk memperbarui sistem sertifikasi agar sesuai dengan metode pengembangan kendaraan modern.

Kementerian transportasi menyatakan akan mempertimbangkan perubahan peraturan setelah meninjau hasil inspeksi.

 

Back to top button