Apa yang terjadi dengan server PDN ini meskipun saat ini sudah berangsur pulih, namun bakal sulit untuk dilupakan. Dampaknya, kepercayaan masyarakat terhadap rencana pemerintah melakukan transformasi digital dalam berbagai layanan akan menurun drastis.
Kakinya baru beberapa langkah memasuki pintu gerbang bandara di terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Namun pandangan di depan mata mengagetkannya, melihat begitu banyak orang antre untuk mengurus tiket dan pemeriksaan di imigrasi.
Lina, 43 tahun, pada hari itu bermaksud liburan bersama suami dan dua anaknya ke Jepang. “Saya kaget kok antriannya begitu panjang. Oh ternyata servernya yang down. Ini menganggu karena pemeriksaan manual menjadi memakan waktu. Padahal tahun lalu, saya juga berlibur ke Jepang dan semuanya lancar,’ kata Lina yang tinggal di BSD, Tangerang Selatan, Banten, menceritakan pengalamannya kepada Inilah.com.
Untungnya dia bersama keluarganya datang lebih awal, lebih dari empat jam sebelum keberangkatan sehingga tidak mengganggu jadwal keberangkatannya. “Mudah-mudahan minggu depan sudah normal, pas saya pulang gak antre begini lagi,” katanya.
Di media sosial, keluhan warganet lebih nyaring. “Sistem imigrasi masih lemah, sebuah pengingat mengapa saya mungkin akan menjadi gila jika harus berurusan dengan pemerintah Indonesia dalam semua aspek kehidupan saya,” kata pengguna X Septian Hartono.
Pemandangan serupa hampir terjadi di semua bandara. Antrean tersebut terjadi karena server Pusat Data Nasional (PDN) Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) down. Akibat dari gangguan kesisteman pada PDN tersebut, pemeriksaan kelengkapan imigrasi dilakukan secara manual.
Seperti diketahui, layanan keimigrasian terhubung ke PDN. Dengan sistem ini, pemerintah mengetahui secara pasti siapa saja yang masuk maupun yang akan meninggalkan Indonesia. Dengan sistem digital, pengecekan itu bisa dilakukan dengan cepat dan akurat. Sayangnya, semuanya menjadi kalang kabut ketika jaringan yang menjadi nyawa dari layanan itu mengalami gangguan.
Tak hanya pelayanan di Bandara, layanan di kantor imigrasi untuk pembuatan dan perpanjangan passport sangat terganggu. Salah satu warga curhat di akun X karena tidak bisa perpanjang paspor.
Melalui akun X @okkymadasari, dia menyampaikan keluhan soal sistem imigrasi down berhari-hari padahal ia harus memperpanjang paspor anaknya. “Saya tahu sistem berhari2 sedang down dan katanya harus bayar tebusan USD 8 juta,” tulis akun X @okkymadasari, Rabu, 26 Juni 2024.
Okky sempat mendatangi langsung ke kantor imigrasi terkait melaporkan perpanjang paspor namun tidak ada solusi. “Tadi datang langsung ke kantor imigrasi dan gak ada solusi apa-apa,” ujarnya.
Keluhan masyarakat di sistem imigrasi akibat matinya server PDN memang yang paling banyak mencuat di publik. Pelayanan keimigrasian seperti kantor imigrasi, unit pelayanan paspor, dan pos pemeriksaan di bandara dan pos imigrasi pelabuhan menjadi terhambat.
Namun, layanan imigrasi bukan satu-satunya institusi yang terkena dampak serangan siber terhadap PDN. Pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) juga terdampak karena proses verifikasi dan validasi data pengajuan sertifikat halal di portal Ptsp.halal.go.id yang dikelola Badan Penjaminan Produk Halal Kementerian Agama terhambat. Data aplikasi tidak dapat masuk ke sistem Silal karena lumpuhnya server PDN.
“Ribuan pendamping halal juga tidak bisa melakukan verifikasi dan validasi pengajuan sertifikat halal para pelaku usaha, ini jelas sangat merugikan moril dan materil,” kata Direktur Eksekutif Lembaga Halal Syarikat Islam, Yudhi Irsyadi Syafii, Minggu (23/6/2024).
Selain penyerahan sertifikat halal, layanan publik lain yang terdampak adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Layanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di daerah juga ikut terganggu, sehingga waktu pendaftaran diperpanjang.
Selain itu, ada juga Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang turut terdampak. Tak main-main akibat server down ini, sebanyak 282 layanan instansi pemerintah mengalami gangguan akibat serangan ini.
Data Masyarakat Bisa Dicuri
Kejadian ini luar biasa. Karena data center seperti PDN yang mengelola ribuan mesin virtual (VM) bisa terkena ransomware sehingga servernya tak berfungsi. Ini bisa berakibat sangat buruk jika penyerang berhasil mengambil datanya. “Kalau data berhasil diambil, berarti ransomware sudah lama bercokol di sistem. Berhari-hari, sehingga sempat menyalin data server. Itu harus jadi pertanyaan dan evaluasi,” kata Alfons Tanujaya, pakar keamanan siber dari vaksin.com.
Data sensitif yang dikhawatirkan bisa diakses oleh para penyerang tersebut termasuk Sistem Identifikasi Sidik Jari Otomatis Indonesia yang dikelola oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Data ini telah ditawarkan untuk dijual di situs kebocoran data BreachForums sejak 22 Juni seharga US$1.000, menurut perusahaan keamanan teknologi Falcon Feeds, yang memantau forum peretas. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian membenarkan keaslian kebocoran biometrik tersebut, namun mengatakan informasi yang dijual “adalah data lama”.
Apa yang terjadi dengan server PDN ini meskipun saat ini sudah berangsur pulih, namun bakal sulit untuk dilupakan. Dampaknya, kepercayaan masyarakat terhadap rencana pemerintah melakukan transformasi digital dalam berbagai layanan akan menurun drastis.
Ada kemungkinan masyarakat akan takut jika data pribadinya dikumpulkan oleh lembaga negara. Apalagi dalam beberapa kasus, tidak ada jaminan keamanan terhadap data yang diproses oleh pemerintah. “Ini kegagalan negara untuk melindungi data pribadi warga negara,” kata Wahyudi Djafar, Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian dan Advokasi Kebijakan.
Pemerintah sudah mencanangkan transformasi tata kelola menuju era digital yang disebut sebagai Governance 4.0 dengan pembangunan ekosistem digital. Namun itu semua tak ada artinya dengan peristiwa matinya server PDN. Rencana Governance 4.0 telah gagal dan sulit membangun kembali kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Tak hanya itu, peristiwa ini juga tak bisa dianggap sepele karena terkait dengan masalah kedaulatan negara. Setidaknya butuh pertanggungjawaban yang transparan kepada publik, sementara pejabat menteri terkait harus secara jujur dan sadar mengundurkan diri karena ketidakmampuannya.
Warga seperti Lina, dan tentu saja semua anggota masyarakat hanya mengharapkan hak-hak dasar di yakni mendapat layanan yang terbaik dan aktivitas dalam kehidupannya tidak terkendala. Selain itu data pribadinya juga aman dan tidak disalahgunakan pihak lain. “Tapi ternyata buktinya seperti ini, saya jadi ragu dengan keseriusan pemerintah tentang layanan digitalisasi ini,” imbuh Lina.