Tahapan awal penyelenggaraan Pemilu 2024 baru dimulai. Namun, sederet dugaan kecurangan mewarnai kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berbagai dugaan kecurangan merebak pada tahapan verifikasi peserta pemilu dan tahapan penetapan peserta pemilu oleh KPU. Lebih dari itu, bahkan Ketua KPU Hasyim Asy’ari dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait tindak asusila.
Dugaan kecurangan KPU sebagai penyelenggara pemilu mulai mencuat diawali dengan gugatan sengketa terhadap KPU yang dilayangkan Partai Ummat kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Berikutnya, muncul dugaan kecurangan KPU yang dilaporkan oleh sembilan partai politik yang mengatasnamakan diri mereka Gerakan Melawan Political Genoside (GMPG).
Sembilan parpol yang terdiri dari Masyumi, Perkasa, Pandai, Pemersatu Bangsa, Kedaulatan, Reformasi, Prima, Berkarya dan Republik Satu, itu kompak ramai-ramai melaporkan Ketua KPU Hasyim Asy’ari ke DKPP. Hasyim Asy’ari dilaporkan terkait penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta pelanggaran moral.
Dalam proses pendaftaran parpol, GMPG mengendus indikasi KPU menjegal partai-partai tertentu agar tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2024. Selain itu, KPU juga meloloskan sejumlah partai sebagai peserta pemilu yang sejatinya dinilai tidak lolos verifikasi.
Banyak aduan yang diterima DKPP soal kinerja KPU. Selain dugaan kecurangan verifikasi partai dan tindak asusila, juga aduan soal proses rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan atau Panwascam yang juga bermasalah. Ketua DKPP Heddy Lugito mengungkapkan hingga saat ini pihaknya sudah menerima puluhan aduan dari berbagai daerah.
“Sekarang ada sekitar 40 pengaduan yang masuk dari berbagai daerah. Akan kita tangani sesuai dengan urutan,” kata Heddy di Jakarta pada Jumat (23/12/2022).
Heddy menyebutkan sebagian besar berkaitan dengan rekrutmen Panwascam oleh Bawaslu tingkat kabupaten/kota, kemudian disusul pengaduan tentang rekrutmen PPK yang dilakukan KPU kabupaten/kota.
Adapun menyangkut soal laporan dugaan tindak asusila berdasarkan pengakuan Ketua Umum Partai Republik Satu, Hasnaeni ‘Wanita Emas’, Heddy mengatakan DKPP sudah menerima laporan dugaan tindak asusila itu dan akan menindaklanjutinya.
Terbaru, mencuat isu skenario KPU yang bakal memenangkan Ganjar Pranowo-Erick Thohir menjadi pasangan presiden dan wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024 yang diembuskan oleh Hasnaeni. Isu skenario itu disebut-sebut Hasnaeni dari pernyataan Ketua KPU Hasyim Asy’ari.
“Dia pernah menjelaskan kepada saya bahwa yang akan menjadi Presiden RI itu akan didesain oleh KPU bahwa Pak Ganjar dan pasangan Erick Thohir,” kata Hasnaeni dalam sebuah tayangan video yang beredar pada Sabtu (24/12/2022).
‘Wanita Emas’ itu juga mengklaim memiliki bukti yang kuat atas pernyataan orang nomor satu di KPU RI tersebut. “Tapi kalau dia ngeles dan mengingkari itu saya tidak tahu. Bisa bisa bisa (dibuktikan) ya nantilah dibuktikan,” kata dia.
Menyangkut pengakuan Hasnaeni itu, Ketua Umum Partai Masyumi, Ahmad Yani mengaku tidak kaget dengan munculnya skenario pemenangan Ganjar-Erick, sebab hal itu sudah menjadi pengetahuan publik. Menurutnya, mencuatnya skenario itu ke publik adalah penegasan bahwa memang ada intervensi politik terhadap KPU.
“Itu penyataan Hasnaeni yang didapat dari pembicaraan yang begitu intens dengan Hasyim Asy’ari. Ini sudah jadi pengetahuan publik,” ujarnya kepada Inilah.com di Jakarta, Sabtu (24/12/2022).
Yani menyebut skenario itu adalah sebuah kejahatan demokrasi. Dia menegaskan KPU sudah rusak kredibilitasnya dan sudah tidak dapat dipercaya lagi.
Adapun Hasyim Asy’ari enggan banyak berkomentar soal pelaporan atas dirinya ke DKPP. Hasyim mengaku akan mengikuti perkembangan laporan tersebut.
Dengan karut-marutnya di tahapan awal penyelenggaraan pemilu yang diwarnai berbagai dugaan kecurangan hingga dugaan pelanggaran moral berupa tindak asusila Ketua KPU, lalu bagaimanakah wajah Pemilu 2024 nanti?
Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) R. Siti Zuhro mengatakan KPU periode 2022-2027 harus mampu menunjukkan kepada publik profesionalismenya dalam mengelola semua tahapan pemilu.
Para komisionernya juga dituntut harus mampu membuktikan bahwa dirinya memiliki integritas dan kejujuran, sehingga kepercayaan publik terhadap KPU tidak pudar. “Akan sangat bahaya ketika Komisioner KPU tidak dipercaya publik karena pemberitaan-pemberitaan negatif,” ujar R. Siti Zuhro kupada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Minggu (25/12/2022).
Apalagi, lanjut pengamat politik senior ini, baru tahap awal pendaftaran parpol sudah menuai keributan. Hal ini akan akumulatif bila masalah pendaftaran parpol tidak diberikan solusi yang memadai dan tuntas.
“KPU harus menuntaskan persoalan dugaan kecurangan yang sedang digugat saat ini, terrmasuk isu dugaan pelanggaran etika terhadap personel komisioner yang kasusnya sudah dilaporkan ke DKPP,” katanya menegaskan.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati menekankan bahwa yang perlu dilakukan saat ini adalah mendorong KPU untuk transparan mengenai data-data verifikasi parpol, sehingga bisa menjawab polemik yang selama ini muncul.
“Salah satu munculnya kecurigaan adalah karena tidak dibukanya tahapan verifikasi ini secara detail,” kata Khoirunnisa saat dihubungi Inilah.com di Jakarta, Minggu (25/12/2022).
Kemudian, Khoirunnisa menambahkan, terkait munculnya dugaan berbagai kecurangan ini perlu diusut secara tuntas supaya polemik ini tidak berlarut-larut dan mengganggu integritas penyelenggaraan pemilu.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)