Selain Terlihat Kerja, Berkantor di Papua Juga Bisa Jadi Tameng Kritik untuk Gibran

Gibran Rakabuming ketika memberikan keterangan kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah, Senin (8/7/2024). (Foto: Antara/Aris Wasita)

Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa menilai Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka telah kehilangan sebuah peluang strategis, imbas batalnya berkantor di Papua. Padahal itu, kesempatan baik untuk unjuk gigi dan pamer kinerja.

“Jika dilihat dari perspektif politik dan simbolik, keputusan Wapres Gibran untuk tidak jadi berkantor di Papua merupakan sebuah kehilangan peluang strategis, baik bagi pemerintah pusat maupun secara pribadi bagi Gibran sendiri,” ucap Herry kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Jumat (11/7/2025).

Secara politik, kata dia, kehadiran wapres di Papua akan memperkuat pesan, negara hadir dan serius menangani berbagai persoalan krusial di wilayah timur Indonesia mulai dari ketimpangan pembangunan, konflik sosial, hingga isu HAM dan otonomi khusus.

“Kehadiran fisik seorang pejabat tinggi negara di sana akan memberikan bobot simbolik sekaligus efek psikologis positif bagi masyarakat Papua,” ujarnya.

Lalu dari sisi pribadi, Gibran dapat menangkal segala nyinyiran yang menyebutnya tidak bekerja selama menjabat.

“Bagi Gibran sendiri, berkantor di Papua justru bisa menjadi momentum penting untuk membuktikan, peran wapres tidak sebatas seremonial atau simbolik belaka apalagi hanya dikenal publik lewat narasi ‘bagi-bagi susu’ atau aksi populis lainnya,” lanjutnya.

Dia berpandangan, dengan Gibran berkantor di Papua merupakan kesempatan untuk menunjukkan kapabilitas kepemimpinan yang lebih substansial, misalnya seperti membangun komunikasi politik dengan tokoh-tokoh lokal, menjembatani aspirasi masyarakat Papua, serta menjadi aktor penghubung antara pusat dan daerah yang sering merasa terpinggirkan.

“Namun tentu perlu juga dipahami, keputusan untuk tidak berkantor di Papua bisa saja dilatarbelakangi pertimbangan teknis, keamanan, atau efisiensi koordinasi lintas kementerian. Tapi terlepas dari itu, publik berhak untuk mengharapkan pemimpin muda seperti Gibran, tampil lebih progresif dan berani mengambil tantangan politik yang bermakna bukan sekadar tampil simpatik,” tutur Herry.

Sebagai informasi, Wapres Gibran Rakabuming dipastikan tak bakal berkantor secara permanen di Papua menyusul rencana tugas khususnya yang akan menangani secara khusus wilayah itu.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi telah meluruskan informasi yang menyebut Gibran bakal berkantor di Papua, setelah diberi mandat oleh Presiden Prabowo Subianto.

Prasetyo menjelaskan, tak ada perintah presiden, yang benar adalah mandat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang di dalamnya secara eksplisit menyebut percepatan pembangunan Papua itu diketuai oleh wakil presiden.

“Jadi kami mau meluruskan, bahwa tidak benar yang disampaikan atau yang berkembang di publik bahwa Bapak Presiden menugaskan. Memang undang-undangnya mengatur mengenai percepatan pembangunan Papua itu dikoordinatori atau diketuai oleh Wakil Presiden,” katanya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025).

Topik